Luhut Tak Lagi Menko Marves dan Naik Jabatan? Disebut Sebagai Perdana Menteri Saat Bertemu Elon Musk

Selain itu, Luhut juga pernah mengemban sejumlah tugas atau jabatan di luar kementerian.

Jabatan itu adalah memimpin upaya diplomasi untuk melobi Uni Eropa soal pelarangan sawit pada 2018, menjadi ketua pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia (World Bank) pada 2018.

Baca juga: Bisa Sembuhkan Kelumpuhan, 2022 Elon Musk Optimis Tanam Chip Kedalam Otak Manusia dengan Neuralink

Menurut Peraturan Presiden No. 82 tahun 2020, Luhut juga diberi tugas sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada Juli 2020.

Dia juga menjadi ketua tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sejak 8 September 2021, memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Jawa-Bali sejak Juni 2021.

DPP PDI-P Bambang Wuryanto turut bicara terkait banyaknya posisi Luhut di pemerintahan.

Dia menilai Luhut memiliki kekuatan politik yang kuat. Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi Luhut yang kerap kali menyatakan soal wacana penundaan pemilu 2024.

"Tapi orang juga paham sekali betapa pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022) sebagaimana dilansir Kompas.com.

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu berpandangan, kekuatan politik Luhut bahkan sudah dipahami banyak orang dan sudah menjadi rahasia umum publik.

Disamping kontroversi yang muncul dari penugasannya, pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi mengaku sistem kerja Luhut memang terkesan cepat dan memotong jalur birokrasi.

Namun menurut dia, tugas seorang menteri koordinator adalah koordinasi dari beberapa kementerian.

Sementara cakupan wewenang dan jabatan yang disandang oleh Luhut sebagai seorang Menko Maritim dan Investasi seakan begitu luas dan tanpa sekat.

"Percuma juga di hampir semua kementerian memiliki wakil menteri dan dirjen tetapi kepercayaan tugas diberikan pada satu orang menko," ucap Ari.

Menurut Ari, sebaiknya presiden yang memimpin pemerintahan yang akan datang melakukan penataan kabinet dengan memberi porsi pekerjaan para pembantunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.