Terjawab Sudah? 3 Nama Capres 2024 Akan Diserahkan ke Surya Paloh Saat Rakernas Partai NasDem

TRIBUNKALTIM.CO - Surya Paloh akan menerima 3 Nama Capres 2024 saat Rakernas Partai NasDem, siapa saja?

Partai Nasdem dijadwalkan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 15 hingga 17 Juni 2022 mendatang di Jakarta.

Wakil Ketua DPP Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan, dalam agenda itu nantinya DPP akan menampung masukan dari wilayah ihwal sosok calon presiden (capres) yang akan diusung dari Partai Nasdem.

Nantinya direncanakan terjaring sebanyak tiga nama yang akan disodorkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Puan Maharani Kembali Singgung Capres Idola di Medsos dan TV, Sindir Ganjar Pranowo?

Baca juga: Ganjar, Prabowo dan Anies Masuk 3 Besar Elektabilitas Tertinggi Capres 2024, Cawapres Sandiaga Uno

Baca juga: Dinilai Sosok Dekat Kaum Milenial, Sejumlah Aktivis dan Mahasiswa Dukung Ganjar Jadi Capres 2024

"Nanti tiga nama yang terjaring dan usulan dari masing-masing wilayah saat Rakernas akan diberikan kepada Pak Surya Paloh," kata Ahmad Ali kepada Kompas TV, Selasa (3/5/2022).

Ahmad Ali menjelaskan, setelah diberikan kepada Surya Paloh, pihaknya akan mengumumkan ke publik ihwal siapa saja nama-nama capres tersebut.

"Kami juga akan beritahukan ke publik nama-nama capres yang diberikan kepada Pak Surya," ujarnya.

Ia menambahkan, tujuan diadakannya Rakernas itu agar para capres nanti bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu sebelum gelaran Pilpres 2024 dimulai.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebutkan, keputusan sosok capres yang akan diusung nanti tetap berada di tangan Ketua Umum Surya Paloh.

Sebab, hasil Rakernas itu sifatnya hanya sebuah rekomendasi.

"Pak Surya yang menentukan siapa yang akan beliau pilih, dan teknis waktu nanti kita serahkan ke Pak Surya karena sekaligus juga membangun koalisi pengusung," katanya.

PPP Jalin Komunikasi dengan Nasdem dan PAN untuk Rajut Koalisi Pilpres 2024

Sekretaris Jenderal DPR PPP Arwani Thomafi mengatakan, pihaknya sedang menjalin komunikasi dengan Partai Nasdem dan pan untuk merajut koalisi jelang Pilpres 2024 mendatang.

Namun, ia menyebut tetap berkomunikasi baik dengan seluruh partai politik yang ada.

"Dengan yang terakhir Nasdem komunikasi, lalu dengan PAN," kata Arwani seperti dilansir dari Kompas.com, Jumat (15/4/2022).

Ia menyebut, komunikasi itu dijalani oleh masing-masing ketua umum dan fraksi yang ada di parlemen.

Baca juga: Elektabilitas Erick Thohir Meningkat Tajam, Sejumlah Menteri Dinilai Fokus Kampanye Capres

Selain merajut koalisi, pihaknya juga berkomitmen untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Dari komunikasi yang kita jalin salah satunya ya bagaimana menyiapkan Pemilu itu sukses lancar termasuk bagi kami," ujarnya.

Ketika ditanya partai berlambang Kakbah itu akan berkoalisi dengan PAN dan Nasdem di Pemilu 2024, ia mengaku belum dapat memastikan.

"Koalisi yang pada akhirnya bisa mengusung (calon presiden), tapi untuk dengan siapanya (PPP berkoalisi) belum ya," katanya.

Sebelumnya, DPW PPP DKI jakarta merekomendasikan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk maju sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024.

"DPW PPP DKI Jakarta merekomendasikan kepada DPP PPP agar mencalonkan saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai calon Presiden RI dan mencalonkan ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai cawapres RI pada Pemilu 2024," kata Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPW PPP DKI Farhan Hasan Al-Amri di kawasan Cikini, Kamis (14/4/22).

Alasannya adalah karena kedua tokoh tersebut dianggap berhasil memimpin daerahnya masing-masing dan secara aktif membuat komunikasi yang positif.

Rekomendasi ini akan dibawa ke rapat pimpinan nasional (rapimnas) DPP PPP yang digelar Jumat, 15 April 2022 besok.

Baca juga: Elektabilitas Erick Thohir Meningkat Tajam, Sejumlah Menteri Dinilai Fokus Kampanye Capres

DPW PPP DKI juga merekomendasikan agar DPP PPP membangun koalisi dengan partai yang memiliki nilai-nilai, visi, dan misi yang sejalan dengan PPP.

Selain itu, Farhan mengatakan, DPW PPP DKI juga merekomendasikan kepada DPP PPP untuk memperjuangkan revisi UU No. 29 Tahun 2007 tentang kekhususan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

"(Revisi) lebih berpihak kepada kearifan lokal masyarakat Betawi sebagai penduduk asli Kota Jakarta dengan memasukkan ketentuan, bab, dan pasal tentang keberadaan Majelis Adat Masyarakat Betawi," kata dia seperti dilansir Kompas TV.

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.