Berita Nasional Terkini

Bantah Isu Menag Minta Dana Haji untuk IKN, Kemenag: Hoaks & Fitnah, Kami akan Ambil Langkah Hukum!

Bantah isu Menag minta dana Haji untuk IKN, Kemenag sebut itu hoaks dan fitnah, hingga akan ambil langkah hukum.

Editor: Ikbal Nurkarim
Kemenag RI
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat melantik 38 pejabat eselon II Kementerian Agama RI, pada 18 Mei 2021. Bantah isu Menag minta dana Haji untuk IKN, Kemenag sebut itu hoaks dan fitnah, hingga akan ambil langkah hukum. 

TRIBUNKALTIM.CO - Bantah isu Menag minta dana Haji untuk IKN, Kemenag sebut itu hoaks dan fitnah, hingga akan ambil langkah hukum.

Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur kembali jadi sorotan.

Kali ini, muncul kabar jika dalam pendanaan Menag minta dana Haji untuk membantu pembangunan Ibu Kota Negara baru tersebut.

Namun kabar yang muncul tersebut telah dibantah. bahkan tak tinggal diam Kemenag kabarnya bakal ambil langkah hukum.

Baca juga: Sosok Mantan Tim Sukses Jokowi yang Kembali Dapat Jabatan, Dulu Menteri, Kini di Tim Transisi IKN

Baca juga: Sebut Indonesia dan Korsel Punya Kesamaan, Ketua MPR Dorong Investor Negeri Gingseng Terlibat di IKN

Baca juga: Kawasan Strategis Nasional IKN Nusantara dari Sepaku, Samboja hingga Batuah, Pembagian dan Fungsinya

Ya, Kementerian Agama (Kemenag) membantah kabar yang menyebutkan bahwa Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta masyarakat mengikhlaskan dana haji dipakai pemerintah untuk IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara.

"Itu fitnah dan menyesatkan. Narasi Menag meminta dana haji untuk IKN itu hoaks," kata Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi (HDI) Kemenag Akhmad Fauzin di Jakarta, Minggu (8/5/2022) dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut Fauzin, Menag Yaqut tidak pernah mengeluarkan statemen terkait penggunaan dana haji di luar untuk keperluan penyelenggaraan Ibadah Haji.

Sebab, hal itu bukan kewenangan Menag. "Sejak 2018 Kementerian Agama tidak lagi menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola dana haji," jelas Fauzin.

Ia mengatakan Undang Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang terbit pada akhir masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengamanatkan dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Baca juga: Desa Sebakung Jaya jadi Kampung Budidaya Ikan Patin di Kawasan IKN Nusantara 

Maka itu dibentuklah BPKH dan secara bertahap kewenangan pengelolaan dana haji diserahkan ke BPKH sesuai amanat UU 34/2014.

Pada 13 Februari 2018, lanjut Fauzin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018.

Peraturan itu mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Sejak saat itu, dana haji telah dialihkan sepenuhnya ke BPKH.

“Per Februari 2018, dana haji yang saat itu berjumlah Rp103 Triliun, semuanya sudah menjadi wewenang BPKH,” terang Fauzin.

Baca juga: Sebaran Lokasi Perumahan di IKN Nusantara di Kaltim, dari Sepaku, Kuala Samboja, hingga Batuah

Kemenag, sambung Fauzin, sekarang sudah tidak mempunyai Tupoksi mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun.

"Saya kira masyarakat sudah semakin cerdas, sudah bisa mengetahui info atau berita semacam ini tidak benar dan fitnah," ujarnya.

"Bagi pihak-pihak yang menyebarkan berita hoaks dan fitnah ini kami akan pertimbangkan mengambil langkah hukum," kata Fauzin. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved