Pertamina Akan Keluarkan Kartu Pengendali, Antisipasi Kelangkaan BBM di Kutai Barat

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR- Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Kutai Barat hingga saat ini masih menuai keluhan masyarakat. 

Upaya pemerintah Kutai Barat untuk memenuhi kebutuhan BBM tersebut, juga masih terus dilakukan sambil berkoordinasi dengan pihak Pertamina. 

Melalui kegiatan rapat koordinasi yang berlangsung di gedung Sekretariat kantor Bupati Kutai Barat pada Selasa kemarin (10/5) pihak PT Pertamina, berencana mengaplikasikan pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti solar dan pertalite.

"Nantinya semua pembeli BBM bersubsidi wajib memiliki kartu pembatas atau fuel card," kata Manager Pemasaran PT Pertamina Rayon I Kaltim, Arga Satya, Rabu (11/5).

Lebih lanjut dia menjelaskan fuel card itu semacam kartu pengendali untuk pengisian BBM.

Baca juga: Minimnya Armada Tangki jadi Pemicu Terjadinya Kelangkaan BBM di Kutai Barat

Baca juga: Gara-Gara BBM Langka di Kubar, Warga Ramai-Ramai Layangkan Protes Lewat Media Sosial

Baca juga: Jamin Pasokan BBM Saat Arus Balik, Pertamina Imbau Masyarakat Isi Penuh Bahan Bakar Kendaraan

Untuk wilayah Kalimantan Timur kata Arga sudah diterapkan di beberapa daerah.

Seperti kota Balikpapan, Samarinda, Tanah Grogot dan Kutai Kartanegara.

“Kartu yang baru ini yang kita terapkan di Balikpapan itu bisa mengunci sesuai dengan peruntukan. Jadi misalnya solar itu berdasarkan BPH Migas itu dibagi 3 kategori. Ada yang satu hari 60 liter, 80 liter dan 200 liter satu hari,” jelasnya.

Fuel Card tersebut nantinya akan dibagi tiga jenis dan masing-masing kartu memiliki fungsi yang berbeda.

"Jadi kita nanti bikin tiga kartu. Masing-masing jenis kendaraan itu satu kartu. Misalnya dia hari ini beli 60 liter, mau pindah ke tempat lain sudah enggak bisa dan itu sudah mulai kita integrasikan di seluruh Kalimantan Timur,” lanjutnya. 

Menurut Arga, kartu pengendali itu akan diintegrasikan dengan layanan bank. Sehingga untuk wilayah Kubar belum bisa diaplikasikan dalam waktu dekat. 

Meski begitu PT Pertamina sudah menjalin komunikasi dengan Bank BRI untuk menyiapkan infrastruktur pendukung.

“Kita kerjasama dengan Brizzi atau Bri-Link. Jadi seperti e-money setiap dia mau beli dia isi di loket atau di Indomaret dia baru bisa beli dengan kartu itu. Nah kartu ini nanti mengikat di satu nomor kendaraan dan itu sudah dimulai dari tahun 2019,” katanya.

Adanya Fuel Card tidak hanya membatasi jumlah pembelian BBM bersubsidi, tetapi menguntungkan pemerintah daerah dan masyarakat. Sebab setiap pendaftaran kartu wajib dilakukan uji kir kendaraan.

“Pendaftaran fuel card itu via web. Mekanismenya saat pendaftar itu dia wajibmemasukkan data-data kendaraan, nomor kir sampai masa berlaku pajak.