Saluran Dana CSR Pendidikan ke Luar Kaltim Dari Dato Low Luck Kwon Dianggap Mengecewakan Masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Penyaluran dana CSR dari konglomerat pemilik perusahaan tambang batu bara yang melakukan kegiatan pertambangan di Bumi Mulawarman Dato Low Luck Kwon dianggap membuat kecewa masyarakat Kaltim.

Terlebih dana CSR itu mencapai Rp 200 miliar tersebut tidak disalurkan juga untuk lembaga pendidikan di Kaltim. 

PT Bayan Resources, Perusahaan yang didirikan dan dimiliki Dato Low Luck Kwon diketahui menyalurkan dana abadi pendidikan ke tiga perguruan tinggi yang semuanya berada diluar Kalimantan. 

Dimana dari penelusuran media ini setidaknya pada rentang waktu 2019 hingga akhir 2021 PT Bayan Resources menyalurkan dana pendidikan ke Universitas Indonesia Rp 50 miliar tahun 2021, 

Bantuan besar untuk UI itu diberikan Dato Dr Low Luck Kwon agar mewujudkan UI sebagai Entrepreneurial University yang ditunjang oleh Smart Campus, dan diharapkan memberi mahasiswa kesempatan untuk meningkatkan personal skills, kreativitas, etika, inovasi, kewirausahaan.

Baca juga: DPRD Sesalkan Dana CSR Perusahaan Tambang di Kaltim Mengalir ke Universitas di Jakarta

Baca juga: Wagub Hadi soal CSR Perusahaan Tambang Rp 500 Miliar untuk Kampus UI: Kenapa tak Diberi ke Kaltim

Baca juga: Perusahaan Batubara di Kaltim Salurkan Dana CSR Rp 500 Miliar ke UI, Hadi Mulyadi: Masyarakat Kecewa

Institut Teknologi Bandung (ITB) menerima bantuan Rp100 miliar tahun 2019, biaya pendidikan ini diketahui dipergunakan pihak ITB membangun gedung, dan 50 persen untuk beasiswa dalam bentuk endowment fund sebesar Rp 1,9 miliar yang didistribusikan untuk 174 mahasiswa dari 5 fakultas atau sekolah dan 9 program studi.

Terakhir Universitas Gajah Mada (UGM) Rp 50 miliar di tahun 2020, dana bantuan ini dipergunakan UGM, untuk 311 mahasiswa dari berbagai Fakultas di UGM dalam bentuk beasiswa dalam empat kategori.

Kategori pertama, prestasi akademik dan berasal dari ekonomi kurang mampu dialokasikan untuk 180 mahasiswa.

Lalu, prestasi non akademik sbagi 73 mahasiswa, prestasi non akademik PBUB Bidang Olahraga dan Seni untuk 38 mahasiswa. 

Terakhir, beasiswa tugas akhir untuk 20 mahasiswa.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi saat ditemui usai paripurna ke-13 di Gedung DPRD Kaltim Rabu (11/5/2022) mengkritik hal tersebut dan menilai perusahaan yang bekerja dan mengeruk hasil bumi di Kaltim tidak serius membangun pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat Kaltim harusnya tak hanya merasakan dampak kerusakan lingkungan, tapi juga manfaat dari adanya perusahaan yang beroperasi disekitarnya.

"Sebenarnya ini hanya satu kasus, kecewa ya pada semuanya, karena saya sudah pelajari semua, hampir semua perusahaan PKP2B tidak serius memberikan CSR-nya ke Kaltim," terangnya.

"Tapi ini yang nyata di depan mata, mudah-mudahan jadi titik temu buat kita, untuk mengoreksi semuanya," sambung Hadi Mulyadi.

Dialnjutkannya, bahwa kritik juga pernah dilayangkan Gubernur Kaltim Isran Noor dibeberapa kesempatan.

Dimana produksi perusahaan-perusahaan pertambangan di Bumi Mulawarman mengalami peningkatan yang juga berpengaruh pada laba (keuntungan).

Namun hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diberikan ke masyarakat Kaltim.

"Tapi CSR-nya tidak pernah naik, emang kita nggak ngerti matematik?," sindir Hadi Mulyadi.

"Nah kalau ini nyata di depan mata, mereka beri bantuan (pendidikan), Rp100 miliar untuk ITB, Rp50 Miliar untuk UGM, Rp50 Miliar untuk UI, Unmul mana kok tidak ada?," lanjutnya.
 
Mantan legislator di DPR RI ini menganggap wajar jika masyarakat Kaltim menyuarakan dan mempertanyakan terkait dana CSR, yang malah justru disalurkan untuk pendidikan di luar Kaltim tempat PT Bayan Resources mengeruk keuntungan.

Bahkan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 41 tahun 2016 tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Disana mengatur beberapa regulasi bagaimana masyarakat tambang ialah individu atau kolektif yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan perlu mendapat perhatian langsung dari pemegang IUP atau PKP2B guna mendapat pengembangan dan pemberdayaan.

Baca juga: Sukses Jalankan Program CSR dengan Baik, PT KPC Sabet Penghargaan TOP CSR Award 2022

"Aturannya ada, dia harus memprioritaskan ring satu. Memang PKP2B ini kan urusan dengan kementerian pusat, jadi seakan-akan kita ini tidak ditahu. Jadi memang tidak ada komunikasi yang baik, ini harus kita gugat. Artinya bukan apa-apa, kita terlalu banyak memberikan ke negara," terang Hadi Mulyadi.

Dia pun lalu membeberkan bahwa di tahun 2021 lalu ekspor Indonesia terbesar terdapat pada Provinsi Jawa Barat, baru lah yang kedua adalah Provinsi Kaltim.

Melihat ini, justru Hadi Mulyadi merasa miris jika Benua Etam bertahun-tahun tidak juga mendapat porsi yang adil dari pemerintah pusat.

Semestinya perusahaan tambang batu bara bijak dan seimbang, pasalnya Kaltim sebagai daerah yang kekayaan alamnya dikeruk juga berhak mendapat bantuan pendidikan. Bukan sekedar menjadi tempat produksi dan meraup keuntungan dari emas hitam.

"Ini luar biasa kita membantu negara, tapi kembali lagi, kita kok tidak memadai (porsinya)," kritiknya.

Sebagai tambahan informasi, mengutip dari berbagai sumber PT Bayan Resources yakni sebuah perusahaan pertambangan yang berkantor pusat di Jakarta. 

Sampai akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 5 Kontrak Karya Batubara (PKP2B) dan 16 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total luas konsesi 126.293 hektar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Di tahun 2021, perusahaan ini juga berhasil menjual batu bara sebanyak 40 juta ton, atau meningkat 11,11 persen dari penjualan 2020, diman membukukan 36 juta ton. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel