KKB Papua Makin Brutal, Panglima TNI Diminta Segera Bertindak, Tapi Jangan Pakai Ancaman

TRIBUNKALTIM.CO - Aksi teror yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, membuat banyak pihak geram.

Banyak pihak juga yang meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk melakukan tindakan tegas.

Namun, hal itu kunjung dilakukan TNI mengingat adanya sejumlah aturan yang harus dipatuhi.

Melihat aksi KKB Papua semakin mengganas, Pengamat kebijakan publik Jerry Massie meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa segera bertindak.

Hal ini mengingat aksi KKB Papua yang semakin masif menyerang pos TNI-Polri hingga warga sipil.

Sepanjang Januari - Maret 2022, tercatat KKB Papua setidaknya telah melakukan 7 tindak pidana dengan 13 orang korbannya tewas.

Baca juga: Unggah Foto Anies Baswedan Berkoteka, Ruhut Sitompul Diadukan Pemuda Papua ke Polisi

Baca juga: KKB Kembali Berulah Tembaki Truk yang Ambil Pasir di Puncak Papua, Nasib Sopir Hilang Misterius

Baca juga: PROFIL 5 Pj Gubernur yang Dilantik Presiden Jokowi, Eks Kapolda Papua Hingga Staf Ahli Menteri

"Saya kira harus ada keseriusan dari Panglima TNI Andika Perkasa. Ingat, Papua juga bagian penting dari Indonesia dan mereka juga penyumbang penerimaan domestik bruto (PDB) untuk negara kita," kata Jerry dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (11/5/2022).

Dia mengatakan perlu ada pendekatan dan lobi agar situasi dan kondisi di Papua stabil, aman, dan kondusif.

Apalagi, tambahnya, saat dilantik menjadi Panglima TNI, Andika berjanji akan memperbaiki penanganan konflik di Papua.

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) itu, pendekatan melalui aspek budaya bisa dilakukan dan dianggap sangat ampuh.

Masyarakat Papua, katanya, pada dasarnya adalah orang baik, sehingga upaya pendekatan itu dapat dilakukan lewat para kepala suku dan tokoh agama untuk membantu sosialisasi.

Baca juga: UPDATE! Teror KKB Papua di Distrik Gome Dipenuhi Suara Tembakan, Begini Nasib Sopir Truk yang Hilang

"Pentingnya masuk lewat budaya persuasif, sebetulnya jangan ada ancaman dan tindakan sporadis. Ingat, anak Papua bagian NKRI dan perlu dijaga," katanya.

Komunikasi dan diplomasi budaya juga harus terus dikedepankan, katanya.

Pemerintah harus mengetahui dan memahami kenapa terjadi gejolak dan pergolakan di Papua.

Setidaknya, Pemerintah pusat harus mengetahui akar masalah karena tidak ada asal kalau tidak ada api.