Respon DPRD soal Penambahan Anggaran Proyek Rumah Sakit Balikpapan Barat

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Usulan Dinas Kesehatan Kota Balikpapam untuk menambah anggaran pembangunan rumah sakit di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menuai respon DPRD Balikpapan.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle menjelaskan, semula anggaran yang dialokasikan untuk proyek pembangunan hanya Rp 148 Miliar.

Namun, berdasarkan hasil uji kelayakan, anggaran yang dialokasikan dengan skema tahun jamak atau multiyears itu bertambah menjadi Rp162 miliar.

Terbaru, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp29 miliar. Sehingga nilai total pembangunan rumah sakit tersebut menjadi Rp 191 miliar.

Baca juga: Kodim 0905 Balikpapan Salurkan 6.000 Bantuan Tunai Minyak Goreng untuk PKL dan Warung Kecil

Baca juga: Dinas Pendidikan Balikpapan Jamin SMPN 21 Teluk Waru Tak Akan Kekurangan Murid

Baca juga: Penyamaran Polisi Gadungan di Balikpapan Terbongkar, Modus Pinjam Korek hingga Lulusan Akpol

"Terlalu cepat menentukan penambahan anggaran ini," ujar Sabaruddin, Jumat (20/5/2022).

Politisi Partai Gerindra itu menerangkan, berdasarkan aturan perlu adanya pemaparan yang jelas dan konkrit dari segi urgensinya.

Menurutnya, berdasarkan tingkat kebutuhan paling mendesak, pembangunan rumah sakit sebenarnya paling tepat berada di Balikpapan Timur.

"Wilayah Barat dekat dengan RS Pertamina, Utara ada RSUD dr Kanudjoso Djatiwibowo, Tengah dan Kota ada RS Beriman. Sementara Timur belum ada rumah sakit," jelasnya.

Sabaruddin menambahkan, perlu adanya kajian ulang yang mendalam terhadap rencana pembangunan Rumah Sakit di Balikpapan Barat.

Apalagi, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan yakni Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) agar tidak terjadi masalah yang dikemudian hari.

Baca juga: Menghindar Saat Dikejar Petugas, Pencuri di Balikpapan Dilumpuhkan Pakai Timah Panas

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Ardiansyah membenarkan, adanya penambahan anggaran pembangunan Rumah Sakit di Balikpapan Barat.

"Kami menekankan, adanya penambahan anggaran di tengah perjalanan ini apakah ada payung hukumnya dan dibenarkan. Jangan sampai nanti bermasalah dikemudian hari,” ucapnya.

Komisi IV DPRD Balikpapan mengusulkan agar penambahan anggaran ini dilakukan di APBD Perubahan atau anggaran murni 2023.

“Intinya kita sepakat jika lahan klit, aturan dan perijinannya klir, monggo jalan kita mendukung,” pungkasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.