Ibu Kota Negara
Bantah IKN Nusantara Minim Pendanaan, Menko Luhut Sebut UEA Siap Investasi 20 Miliar Dolar AS
Bantah IKN Nusantara minim pendanaan, Menko Luhut sebut UEA siap investasi 20 miliar dolar AS. Begitu juga Arab Saudi yang juga siap investasi di IKN
lihat foto
Desain kota ini tak akan kalah dengan pembangunan kota modern Neom di Arab Saudi, Dubai di Uni Emirat Arab, serta Shenzhen di China.
Baca juga: Kendaraan Tanpa Awak Bakal Jadi Tulang Punggung Transportasi IKN, Kepala Otorita: Fitur Terpenting
"IKN will be ‘world-class city for all’. Sudah banyak pihak memberi hormat atas konsep kita membangun ibu kota baru,” kata dia.
Luhut menambahkan, saat ini pembangunan Indonesia jauh lebih merata.
Industri baru banyak tumbuh di Kalimantan, seperti pembangunan industri energi baru di Kalimantan Utara, serta pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.
Oleh karena itu, ia meyakini, investasi tak lagi hanya berpusat di Pulau Jawa.
Dia pun berharap semakin banyak generasi muda yang bisa berperan mendorong perekonomian Indonesia.
“Investasi yang dulu hanya berpusat di Jawa dan Sumatra, kini tersebar ke berbagai daerah lain, termasuk Kalimantan.
Di sinilah para pemuda, termasuk GAMKI, harus memainkan perannya, karena banyak sekali lapangan kerja serta program-program UMKM terbuka luas,” jelas Luhut.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menilai, keunggulan Kalimantan Timur ditetapkan sebagai ibu kota negara baru, salah satunya karena memiliki ketataan moralitas kepada bangsa Indonesia.
Baca juga: IKN Mengusung Konsep Forest City, tapi Tutupan Lahan Hutan Hijau Masih 42 Persen, Langkah KLHK
“Walaupun punya kapasitas penghasilan sumber daya alam luar biasa, tapi Kaltim tidak pernah punya keinginan macam-macam.
Selain itu, Kaltim juga terkenal damai, tak pernah ada konflik SARA. Ini realitas yang membuat Kaltim ditetapkan sebagai ibu kota yang baru,” ungkapnya.
Ia mengakui, bahwa saat ini memang masih ada pihak yang menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Namun, Isran menilai, jumlah penolakan lebih sedikit ketimbang jumlah pihak yang menyetujui pemindahan ibu kota negara.
"Kalau ada yang bilang 25.000 tokoh menolak pemindahan ibu kota, berarti masih ada 277 juta lebih yang setuju.
Dalam demokrasi, pro dan kontra itu hal biasa,” tutup dia.
