Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sebut Pembiayaan IKN Nusantara Bisa Kelar 1 Tahun, Bagaimana Caranya?

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle menyebut pembiayaan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur bisa kelar dalam jangka satu tahun, bagaimana caranya?

Terkait hal itu, Sabaruddin punya hitung-hitungan sendiri.

Politisi Partai Gerindra ini mengaku ada solusi yang telah dilindungi payung hukum.

Solusi tersebut, yakni crowdfunding.

Untuk diketahui, crowdfunding adalah teknik pendanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Singkatnya, crowdfunding semacam urunan dana untuk mewujudkan gagasan dari suatu kegiatan atau usaha yang sedang dibangun.

"Crowdfunding ini ada regulasinya. Jelas diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, lalu dipertegas lagi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Bahkan diatur lagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, dijelaskan juga tentang crowdfunding itu. Berarti kita bisa berimprovisasi di dalamnya," ujar Sabaruddin saat berbincang di redaksi TribunKaltim.co, Selasa (24/4/2022).

Baca juga: Isran Noor Sebut Skema Pendanaan Crowdfunding untuk Bangun IKN Nusantara Sesuai Azas Gotong Royong

Lebih lanjut, Sabaruddin menyinggung pembangunan IKN Nusantara seperti yang diklaim oleh Presiden Joko Widodo, membutuhkan dana mencapai lebih dari Rp 460 triliun.

Dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber, di mana 20 persennya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Di sinilah sisa 80 persen pembiayaan itu, kata Sabaruddin, bisa diwujudkan melalui crowdfunding.

Lantas, bagaimana caranya mewujudkan pembiayaan itu kelar dalam satu tahun?

"Ada 273 juta penduduk Indonesia, tentu tidak semuanya bisa ikut serta. Kalau ada yang mengatakan 'gue gak mau deh', ya sudah abaikan itu semuanya," kata politisi Gerindra yang kini dicalonkan untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Walikota Balikpapan.

Baca juga: Crowdfunding dalam IKN Nusantara, Sekretaris Fraksi PDIP: Kenapa Tidak? Kalau Dikau Suka

Sabaruddin merinci beberapa opsi yang bisa disasar.

Pertama, kalangan anggota legislatif, kepala daerah, dan PNS.

"Pernah tidak kita bayangkan, anggota DPR/DPRD seluruh Indonesia itu jumlahnya ada ribuan orang. Kemudian PNS itu ada 4 jutaan seluruh Indonesia. Kepala daerah plus dengan wakilnya kurang lebih ada sekitar seribuan, belum lagi pejabat tingkat kementerian/lembaga.