Ibu Kota Negara

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sebut Pembiayaan IKN Nusantara Bisa Kelar 1 Tahun, Bagaimana Caranya?

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle menyebut pembiayaan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur bisa kelar

Penulis: Ardiana | Editor: Syaiful Syafar
TRIBUNKALTIM.CO/AZHARI NORIS
Wakil Ketua DPRD Balikpapan dari Partai Gerindra, Sabaruddin Panrecalle, saat berbincang di studio TribunKaltim.co, Selasa (24/4/2022). Ia menyebut pembiayaan untuk membangun IKN Nusantara di Kalimantan Timur bisa kelar dalam jangka satu tahun. Bagaimana caranya? 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle menyebut pembiayaan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur bisa kelar dalam jangka satu tahun, bagaimana caranya?

Terkait hal itu, Sabaruddin punya hitung-hitungan sendiri.

Politisi Partai Gerindra ini mengaku ada solusi yang telah dilindungi payung hukum.

Solusi tersebut, yakni crowdfunding.

Untuk diketahui, crowdfunding adalah teknik pendanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Singkatnya, crowdfunding semacam urunan dana untuk mewujudkan gagasan dari suatu kegiatan atau usaha yang sedang dibangun.

"Crowdfunding ini ada regulasinya. Jelas diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, lalu dipertegas lagi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Bahkan diatur lagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, dijelaskan juga tentang crowdfunding itu. Berarti kita bisa berimprovisasi di dalamnya," ujar Sabaruddin saat berbincang di redaksi TribunKaltim.co, Selasa (24/4/2022).

Baca juga: Isran Noor Sebut Skema Pendanaan Crowdfunding untuk Bangun IKN Nusantara Sesuai Azas Gotong Royong

Lebih lanjut, Sabaruddin menyinggung pembangunan IKN Nusantara seperti yang diklaim oleh Presiden Joko Widodo, membutuhkan dana mencapai lebih dari Rp 460 triliun.

Dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber, di mana 20 persennya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Di sinilah sisa 80 persen pembiayaan itu, kata Sabaruddin, bisa diwujudkan melalui crowdfunding.

Lantas, bagaimana caranya mewujudkan pembiayaan itu kelar dalam satu tahun?

"Ada 273 juta penduduk Indonesia, tentu tidak semuanya bisa ikut serta. Kalau ada yang mengatakan 'gue gak mau deh', ya sudah abaikan itu semuanya," kata politisi Gerindra yang kini dicalonkan untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Walikota Balikpapan.

Baca juga: Crowdfunding dalam IKN Nusantara, Sekretaris Fraksi PDIP: Kenapa Tidak? Kalau Dikau Suka

Sabaruddin merinci beberapa opsi yang bisa disasar.

Pertama, kalangan anggota legislatif, kepala daerah, dan PNS.

"Pernah tidak kita bayangkan, anggota DPR/DPRD seluruh Indonesia itu jumlahnya ada ribuan orang. Kemudian PNS itu ada 4 jutaan seluruh Indonesia. Kepala daerah plus dengan wakilnya kurang lebih ada sekitar seribuan, belum lagi pejabat tingkat kementerian/lembaga.

"Kalau saya ditanya untuk membangun ibu kota negara, gaji saya dipotong Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu dalam sebulan, saya gak keberatan. Ini konsep crowdfunding yang kita mau sampaikan, pengumpulan ini. Sesuai dengan tingkatannya," ungkap Sabaruddin.

Jika dihitung-hitung, pengumpulan dana sumbangan dari kalangan ini saja dalam satu tahun bisa mencapai triliunan rupiah.

Baca juga: Crowdfunding IKN Nusantara Tuai Polemik, Rachmat Gobel Pastikan Jepang Tak Mundur dari IKN

Opsi kedua, menyasar kalangan masyarakat luas.

Caranya, kata Sabaruddin, bisa melibatkan pelanggan data seluler, pelanggan PLN, hingga konsumen BBM kendaraan.

"Bayangkan pengguna provider jasa telekomunikasi di Indonesia ada berapa. Telkomsel saja sudah 150 juta pengguna, kemudian XL itu 45 juta pengguna, ditambah Indosat 34 juta, Tri 17 juta pengguna, Smartfren 7 juta. Totalnya itu sudah 253 juta pengguna seluler. Kalau itu diminta (urunan), dititip katakanlah hanya Rp 2 ribu saja tiap bulan, maka dalam setahun sudah mengumpulkan sekitar Rp 6 triliun. Itu baru satu kali transaksi, belum lagi isi ulang, belum orang mengisi voucher dan yang lain-lain," tutur Sabaruddin.

"Belum lagi penggunaan jasa PLN. Data pelanggan yang memakai jasa PLN itu ada sekitar 81 juta orang. Andai kita titip saja Rp 2 ribu per bulan, maka setahun juga bisa dapat triliunan rupiah.

"Kemudian berapa pengguna kendaraan di Indonesia yang menggunakan BBM. Misalkan kita pungut 500 perak saja perliter, maka satu hari sudah berapa, satu minggu, satu bulan, hingga setahun, juga bisa mengumpulkan triliunan rupiah," bebernya.

Baca juga: Bahlil Beber Minat Para CEO Dunia Investasi di IKN Nusantara, Ditawarkan di Swiss

Selanjutnya, opsi ketiga menyasar kalangan kedutaan besar negara lain yang berkantor di Indonesia.

Sabaruddin memperkirakan, dubes-dubes dunia yang berkantor di Indonesia ini jumlahnya sekitar 200an.

"Ambil yang maju saja, katakanlah hanya ada 100 kedubes. Kita berikan mereka lahan di IKN, 10 hektare (100.000 meter persegi) tiap kedubes. Kalau di Jakarta anggaplah harga rata-rata lahan satu meter persegi berkisar ratusan juta rupiah, maka (di IKN) kita kasih lah Rp 50 juta. Kalikan sudah Rp 5 triliun. Dikali lagi 100 kedubes, maka sudah dapat Rp 500 triliun. Dari sini saja kita sudah bisa mengcover seluruh pembiayaan IKN Nusantara," ujarnya.

Jika semua opsi tersebut digarap, maka Sabaruddin merinci total dana yang terkumpul bisa mencapai lebih Rp 600 triliun. Artinya, surplus sekitar Rp 200 triliun dari total dana yang disebutkan Presiden Jokowi.

Baca juga: Bakal Ramai, 2 Bulan Lagi IKN Nusantara di Kaltim Kedatangan 100 Ribu Tenaga Kerja

Meski begitu, Sabaruddin mengakui tidak semua orang bakal setuju dengan ide dan gagasannya.

Namun, dia optimistis gagasan tersebut bisa terwujud jika ada political wiil yang kuat dari pemimpin negara.

Karena konsep crowdfunding dinilai punya payung hukum yang kuat, maka presiden selanjutnya tinggal membuat regulasi teknisnya, bisa melalui Keppres atau Perpres.

Bahkan dalam pengawasannya bila perlu melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, hingga KPK.

"Saya rasa tidak ada yang keberatan jika dipungut sumbangan kecil seperti itu, tapi melibatkan banyak orang demi kepentingan bangsa dan negara. Satu tahun bisa selesai urusan ini. Tidak perlu kita ketemu dengan Elon Musk, investor ini-itu, dan sebagainya. Ada aset di negeri ini yang bisa kita ciptakan bersama-sama. Kalau bisa melakukan crowdfunding, kenapa harus melalui orang lain," pungkasnya. (TribunKaltim.co/Ardiana)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved