Ditunjuk Jokowi Selesaikan Kasus Minyak Goreng, Luhut akan Audit Seluruh Perusahaan Sawit, Targetnya

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) kembali memberi kepercayaan kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Kali ini, Presiden Jokowi menunjuk Luhut untuk mengurusi persoalan minyak goreng.

Diketahui dalam beberapa bulan terakhir harga minyak goreng di pasaran meningkat.

Komoditi minyak goreng menjadi perhatian serius mengingat harga minyak goreng ( migor ) yang tinggi sementara migor curah yang bersubsidi sulit diperoleh.

Pemerintah sendiri sudah mentargetkan subsidi minyak goreng curah akan dicabut 31 Mei 2022 mendatang.

Lantas bagaimana cara Menko Luhut untuk mengurai kasus minyak goreng ( migor ) ini?

Terkait dengan tugas khusus yang diberikan Presiden Jokowi untuk kasus minyak goreng, Menko Luhut akan melakukan audit terbesar sepanjang sejarah.

Ya, Menko Luhut akan melakukan audit seluruh perusahaan yang mengelola hasil kelapa sawit setelah larangan ekspor dicabut.

Baca juga: Siapa Lin Che Wei? Tersangka Baru Mafia Migor, Diduga Berkomplot dengan Indrasari, Dirjen Kemendag

Kepada pers, Luhut mengatakan, "Untuk kali pertama nanti kita akan melakukan audit kepada semua perusahaan kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan."

Menurut Luhut, proses audit perusahaan kelapa sawit ini akan dimulai Juni mendatang.

Dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul Selesaikan Persoalan Minyak Goreng, Luhut akan Audit Seluruh Perusahaan Kelapa Sawit, audit yang dilakukan Menko Luhut merupakan tidak lanjut setelah Indonesia dilanda kelangkaan minyak. 

Audit yang akan dilakukan oleh Luhut tersebut menaungi luas dari perkebunan kelapa sawit Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Lahan (HPL), sistem produksinya hingga status dari perusahaan itu sendiri.

"Proses audit akan dilaksanakan pada Juni mendatang.

Nanti kami audit juga semua perusahaan kelapa sawit mulai dari luasnya berapa, suratnya, HGU-nya, HPL-nya dan statusnya agar semuanya jelas," tambahnya.

Bahkan katanya, pemerintah juga akan mengaudit perusahaan sawit terhadap kantor pusat perusahaan sawit.

Pemerintah juga akan melarang perusahaan sawit berada di luar negeri dan wajib berada di Indonesia.

Baca juga: Luhut Bongkar Perusahaan Sawit Kuasai 500 Ribu HA, Tapi Tak Berkantor di Indonesia

Hal ini agar negara dapat menarik pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut.

"Tidak boleh ada headquarter kelapa sawit yang di luar wilayah Republik Indonesia.

Harus di Indonesia, supaya pajaknya (masuk)," ujarnya.

Pasalnya masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri, sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak.

"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. 

Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia.

 (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)," tegas Luhut, seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul Luhut Jawab Cibiran Soal Dirinya Tangani Minyak Goreng: yang Penting Masalah Beres!

Dalam kesempatan itu, Luhut juga memastikan polemik minyak goreng ini akan segera berakhir dan kondusif.

Baca juga: Tugaskan Luhut, Jokowi Janjikan Harga Minyak Goreng Turun ke Rp 14 Ribu 2 Pekan Lagi

Hal itu ditandai dengan suplai minyak goreng yang sudah mulai banyak di pasaran sehingga harga pun mulai turun.

"Suplai hari ini sudah lebih cukup, lebih dan sekarang harga sudah mulai turun. Kita akan pastikan distribusi jalan, penyaluran jalan dan pengawasan akan dilakukan oleh satgas pangan," tegasnya.

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan tugas baru dari Jokowi untuk menuntaskan permasalahan terkait minyak goreng dalam acara Dies Natalis GAMKI ke-60 yang ditayangkan via akun Youtube GAMKI Balikpapan, 21 Mei 2022.

Mulanya, dia menceritakan pengalamannya dalam menangani pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, Luhut merupakan Koordinator PPKM Jawa-Bali.

"Kenapa itu bisa? Karena kita kerjakan dengan kompak, kita kerjakan dengan data," katanya.

Luhut kemudian bercerita perihal amanah tambahan Jokowi untuk menangani masalah seputar minyak goreng.

"Sekarang saya nanganin juga nih masalah apa minyak goreng, saya perintah presiden. Kita sudah ketemu bentuknya ya.

Mudah-mudahan insya Allah ini akan bisa terselesaikan dengan cepat," ujarnya.

Baca juga: Subsidi Minyak Goreng Curah akan Dihentikan, Mulai 31 Mei 2022

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.