Luhut Minta Tambahan Dana Rp 146 M ke DPR untuk Urus Minyak Goreng, Masa Saya Bayar Sendiri, Pak

TRIBUNKALTIM.CO - Update perkembangan kemelut minyak goreng yang kali ini juga diurus oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Kabar terbaru, Menko Marves, Luhut meminta kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk menyetujui tambahan dana supaya memperlancar tugasnya yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

Permintaan ini dikarenakan Luhut mendapat tugas tambahan dari Presiden, menangani persoalan minyak goreng termasuk audit perusahaan minyak kelapa sawit.

Kepada Banggar DPR RI, Luhut meminta tambahan anggaran sebesar Rp 146 miliar.

Tambahan dana sebesar Rp 146 miliat tersebut akan dimanfaatkan untuk dukungan manajemen Rp 57,15 miliar dan koordinasi kebijakan Rp 88,85 miliar.

Awalnya, pagu anggaran Kemenko Marves untuk tahun 2023, disepakati bersama Banggar sebesar Rp 283,06 miliar.

Dengan adanya usulan tambahan anggaran ini maka akan menjadi Rp 429,06 miliar.

Luhut mengatakan, "Jadi seperti minyak goreng ini, kan lama-lama Pak Sesmenko sudah komplain saya, "bapak merintah-merintah saja uangnya sudah makin tipis pak." 

Baca juga: Luhut Utus BPKP Audit Perusahaan Sawit, Sikat Kartel & Normalkan Harga Minyak Goreng

Jadi itu salah satu pimpinan kami datang lapor hari ini supaya juga dipahami.

Kalau kami minta tambah anggaran karena tidak ada dalam (anggaran rencana kerja Kemenko Marves) ini," ungkap Luhut dalam rapat kerja tersebut ditayangkan secara virtual, Kamis (9/6/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Luhut: tidak etis persoalan negara gunakan dana pribadi

Luhut bilang, tugas yang diemban Kemenko Marves begitu banyak.

Dia mengungkapkan, tugas tersebut bisa saja menggunakan dana pribadinya.

Namun menurutnya tidak etis persoalan negara malah harus menggunakan dana pribadi.

"Kalau kami datang kemari memohon ya memang dalam konteks itu pak (meminta tambahan anggaran Kemenko Marves).