Bendahara Projo Usulkan Jabatan Jokowi Diperpanjang 2,5 Tahun, Ini Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO- Bendahara Umum Projo Panel Barus mengatakan, memungkinkan masa jabatan Presiden Joko Widodo ditambah setengah periode menjadi 2,5 periode.

Karena isu tiga periode jabatan presiden ibarat api yang mau mati.

Artinya sebagai sebuah kemungkinan politik, wacana tiga periode jabatan presiden sangatlah kecil.

“Saya yang lebih masuk akal bukan 3 periode, tapi 2,5 periode,” kata Panel Barus dalam diskusi bertajuk 'Bangkit Dari Kubur Jokowi 3 Periode', di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/6/2022).

Menurutnya menambah masa jabatan presiden setengah periode, efortnya tidak sebesar tiga periode jabatan presiden. Harus ada amandemen undang-undang dasar 1945.

“Mekanisme 2,5 periode artinya nambah. itu lebih mungkin, energinya lebih ada,” katanya.

Baca juga: Terjawab! Jokowi Sebenarnya Setuju atau Tidak Masa Jabatan Diperpanjang? Pengamat: Presiden Berubah

Baca juga: Politisi PDIP Sebut Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode tak Miliki Semangat Reformasi

Baca juga: Ribuan Kaos Dukungan Jokowi Tiga Periode Beredar di Ende NTT Diamankan Polisi, Siapa Dalangnya?

Meskipun jadwal pemilu sudah diketok, kata dia, penambahan masa jabatan presiden masih memungkinkan.

Terutama apabila ada kejadian besar yang memaksa adanya penundaan pemilu.

“Kalau tiba-tiba ada kondisi luar biasa, itu bisa jadi faktor yang menentukan (penundaan pemilu). Kalau pemilu 2024 itu kan agenda politik negara yang sudah berjalan. nah yang 2,5 periode itu masih bisa numpang di tengah jalan itu nanti,” pungkasnya.

Masinton sebut kangkangi demokrasi

Wacana penambahan masa jabat presiden menjadi tiga periode kembali muncul dan jadi perbincangan publik.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menegaskan, gagasan tersebut tidak merepresentasikan semangat reformasi dan demokrasi.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk 'Bangkit Dari Kubur Jokowi 3 Periode', di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/6/2022).

"Perjuangan reformasi dan demokrasi tahun 97 yang puncaknya 98 dengan segenap pengorbanan bisa bahkan raga. Jadi kalau datang dari kekuasaan ide tiga periode itu benar-benar tidak mengerti reformasi dan demokrasi," kata Masinton.

Anggota Komisi XI DPR RI itu mengatakan, reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 lalu merupakan koreksi dan kekuasaan Orde Baru yang berkuasa kurang lebih 32 tahun.