Eks Panglima TNI, Hadi Tjahjanto Jadi Menteri ATR/BPN, Jatam Khawatirkan Nasib Warga Lokal di IKN

Kini, sehubungan dengan pembangunan IKN, sejumlah lahan dan rumah warga lokal justru sudah dipatok sepihak oleh Pemerintah.

Yati Dahlia, salah satu warga adat Penajam Paser Utara, mengalami hal tersebut dan memutuskan untuk ikut menggugat Undang-Undang tentang IKN ke Mahkamah Konstitusi, walau uji formil itu dinyatakan tak diterima oleh MK.

"Agenda prioritas Menteri Hadi untuk membebaskan lahan di kawasan IKN itu jelas menambah ancaman bagi warga lokal.

Mengingat, warga tengah menuntut pemerintah untuk status tanahnya diakui, bukan dibebaskan, apalagi dipindahpaksakan," ujar Melky.

Pembagian Kewenangan soal Lahan di IKN

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, persoalan lahan di IKN Nusantara tak hanya ranah Kementerian ATR, tetapi juga Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

Pembagian kewenangan jadi penting.

Baca juga: Bangun Infrastruktrur Dasar IKN 2022-204, KemenPUPR Perlukan Anggaran Rp 43,73 T, Surati Menkeu

"Sekarang gini, IKN itu tanahnya bukan hanya dari ATR/BPN, tetapi ada (ranahnya) KLHK di situ. Itu kan hutan," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/6/2022).

Dilansir dari Kompas.com, Hadi juga dinilai memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan persoalan makelar tanah di IKN Nusantara.

Selain akan membuat harga tanah melambung, persoalan ini juga dinilai bisa menimbulkan konflik sosial.

Apalagi kata Agus, ada juga tanah-tanah berstatus tanah adat di IKN Nusantara.

Oleh karena itu, jika masyarakat tidak setuju, penggunaan tanah untuk IKN Nusantara bisa memicu konflik sosial.

"Untuk IKN, makelarnya sudah bergerak. Coba saja beli tanah di situ, bisa enggak jelas. Karena bakal ada konflik sosial," ujarnya.

"Karena secara antropologi belum ada studi yang lengkap. Sementara tanah di sana kebanyakan tanah adat yang tidak bersertifikat. Makanya sekarang kalau Pak Hadi mau di IKN ya harus siap-siap ke sana meneliti langsung," sambungnya.

Sebelumnya, Hadi Tjahjanto mengungkapkan diberi tugas oleh Jokowi untuk menyelesaikan tiga persoalan di bidang agraria dan tata ruang.