Ibu Kota Negara

Bangun Infrastruktrur Dasar IKN 2022-204, KemenPUPR Perlukan Anggaran Rp 43,73 T, Surati Menkeu

Untuk membangun infrastruktur dasar Ibu Kota Negara ( IKN ) mulai 2022-2024, KemenPUPR memerlukan anggaran Rp 43,73 T. Menteri PUPR surati Menkeu

Editor: Amalia Husnul A
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Untuk membangun infrastruktur dasar Ibu Kota Negara ( IKN ) mulai 2022-2024, KemenPUPR memerlukan anggaran Rp 43,73 T. Menteri PUPR surati Menkeu 

TRIBUNKALTIM.CO - Untuk pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara selama 2022 -2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memerlukan dana Rp 43,73 triliun.

Terkait kebutuhan dana untuk pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur ( Kaltim ) tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah mengajukan surat kepada Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ).

Anggaran senilah Rp 43,74 T tersebut hanyalah untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara di Kaltim.

Lalu apa saja infrastruktrur dasar yang akan dibangun di IKN Nusantara tersebut?

Lebih lanjut, Basuki Hadimuljono menjelaskan dana tersebut akan digunakan untuk pengerjaan proyek infrastruktur dasar, seperti jalan tol, jalan nasional, kantor presiden dan wakil presiden, kantor kementerian, penyediaan air baku, dan drainase.

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (9/6/2022), Basuki Hadimuljono mengatakan, "Kami sudah menyurati Menteri Keuangan terkait kebutuhan IKN karena pada saat penyusunan anggaran 2022 ini memang tidak termasuk IKN.

IKN ini hanya menangani beberapa pekerjaan prasarana dasar." 

Basuki Hadimuljono menyebut, khusus untuk tahun ini pihaknya telah mengusulkan dana sebesar Rp 5 triliun kepada Menteri Keuangan.

Baca juga: ASN, TNI, Polri yang Pindah ke IKN Dapat Rumah Dinas Gratis, Bocoran Spesifikasi, Syarat dan Konsep

"Kebutuhan antara 2022-2024 sebesar Rp 43,73 triliun.

Usulan kami pada bulan April kemarin untuk tahun 2022 ini ada Rp 5 triliun," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono melanjutkan, pada bulan ini sudah ada sejumlah proyek dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya yang dalam proses lelang sehingga kemungkinan dana yang terserap tahun ini tidak bulat Rp 5 triliun.

"Kemungkinan tidak akan menyerap Rp 5 triliun tapi sekitar Rp 4,3 triliun. Tapi semua keseluruhan sampai tahun 2024 sekitar Rp 43,73 triliun," jelasnya.

Surat Kementerian PUPR ke Menkeu

Dalam surat pengajuan ke Menteri Keuangan tertulis, dana yang dibutuhkan Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN selama 2022-2024 sebesar Rp 43,73 triliun.

Dengan rincian:

Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved