Bawaslu Kubar Ajak Masyarakat Terlibat Pengawasan Pemilu 2024 Untuk Cegah Pelanggaran

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR- Meski  masih satu tahun lebih lagi digelar, tahapan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 telah dimulai.

Bahkan beberapa daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) juga sudah mulai melakukan persiapan.

Pada pelaksanaan pesta demokrasi itu, seluruh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta agar lebih ketat dan lebih teliti dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) pengawasan Pemilu. 

Khusus pemilu di Kabupaten Kutai Barat, Bawaslu Kubar mengajak seluruh masyarakat Kubar untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam hal pengawasan Pemilu nanti.

Ketua Bawaslu Kubar, Risma Dewi mebgatakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan Pemilu juga sangat perlu dilakukan, mengingat Pemilu sangat rentan dengan aksi-aksi kecurangan dari oknum-oknum tertentu yang memiliki ambisi tinggi untuk memenangkan Pemilu. 

Baca juga: Jadwal Verifikasi Faktual Tingkat Kabupaten Berau dalam Tahapan Pemilu 2024

Baca juga: Siapkan Kader Militan, Gerindra PPU Optimistis Raih 5 Kursi DPRD di Pemilu 2024

Baca juga: Ribuan Petugas Pemilu Bakal Direkrut KPU PPU 2024 Mendatang

"Kami mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Kubar agar ikut terlibat dalam pengawasan seluruh tahapan pemilu," kata Risma, Senin (20/6).

Risma menyebutkan, tahapan Pemilu ini secara serentak telah diluncurkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada 14 Juni 2022 kemarin.

Dimana dengan dilakukan peluncuran itu, maka tahapan pemilu kata dia juga telah resmi dimulai.

"Tahapan Pemilu sudah diluncurkan secara daring oleh KPU RI pada tanggal 14 Juni 2022 kemarin, artinya tahapan pemilu juga sudah resmi dimulai, " katanya.

Seperti diketahui, puncak pelaksanaan Pemilu tahun 2024 nanti rencananya akan digelar pada bulan Februari. 

Baca juga: Bawaslu Kukar Siapkan Perekrutan Panwascam Hadapi Pemilu

Risma Dewi juga membeberkan hal-hal yang menjadi fokus pertama yang menjadi pengawasan oleh pihak Bawaslu saat ini adalah berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 

"Langkah pencegahan tersebut yaitu berkaitan dengan ASN dalam hal ini bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menekan pelanggaran oleh ASN itu sendiri pada Pemilu 2024 nanti," ujarnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.