Demokrat Balas Pernyataan Sekjen PDIP Soal Enggan Berkoalisi dalam Menyongsong Pilpres 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra balas pernyatan Sekjen PDIP soal enggan berkoalisi dengan Demokrat.

Seperti yang diketahui, beberapa waktu yang lalu, Hasto Kristiyanto blak-blakan menyebutkan alasan partai besutan Megawati Soekarnoputri menolak untuk berkolisi dengan Demokrat dalam menyongsong pemilihan presiden 2024.

Disampaikan Hasto Kristiyanto bahwa ada perbedaan sistem pemerintahan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono dengan masa Soekarno dan Megawati Soekarnoputri, baik dari politik luar negeri maupun politik pertahanan.

"Sedangkan kalau dengan Demokrat kan bukan hanya berkaitan dengan aspek-aspek historis. Itu kita bisa lakukan proses rasionalisasi atas masa lalu dengan melihat kepentingan masa depan," kata Hasto Kristiyanto dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Selasa (28/6/2022).

"Tetapi ketika apa yang dilakukan oleh pemerintahan Bapak SBY selama 2 periode, apakah itu juga sesuai dengan yang dijanjikan kepada rakyat?" lanjut Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Soal Tolak Berkoalisi, Hasto Kristiyanto Sebut PDIP Sudah Terbuka Bagi Demokrat Pada Pilpres 2019

Menanggapi hal ini, Herzaky Mahendra mengatakan bahwa Demokrat memiliki sikap yang sangat jelas dalam memahami mekanisme internal, intemidensi, kemandirian dari setiap partai dalam menentukan siapa yang akan diajak bekerjasama atau berkoalisi.

Dengan sikap Partai Demokrat tersebut, Herzaky Mahendra meminta agar bisa dihargai dan dihormati.

"Janganlah, pada saat kami melakukan upaya-upaya kerjasama atau koalisi dengan partai-partai tertentu, lalu ada tekanan-tekanan, ancaman-anacaman, paksaan-paksaan, bahkan misalnya upaya kriminalisasi. Nah, ini yang kami harapkan tidak terjadi karena ini tidak baik untuk demokrasi kita," beber Herzaky Mahendra.

Baca juga: Hasto PDIP Kena Skak Usai Sindir Anies Baswedan Undang Tukang Bakso ke Balaikota

Karena itu, ia pun menganggap bahwa seharusnya ada ruang yang luas dengan semua partai untuk bekerjasama dan berkoalisi.

Yang kedua, Herzaky Mahendra menyampaikan kalau setiap partai mempunyai prioritas masing-masing atau platform yang berbeda dalam memimpin negara Indonesia.

Disebutkan kalau rakyat pernah merasakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri maupun Joko Widodo.

Hanya saja menurutnya, Demokrat atau dalam hal ini SBY memimpin negara Indonesia memiliki prioritas yang jelas terhadap kebijakan yang pro rakyat.

"Kami berupaya mengurangi kemiskinan sebaik mungkin ketika SBY pertama kali menjabat, beliau diwarisi 36 juta penduduk miskin di Indonesia. Alhamdulillah dala 10 tahun, angkanya bisa berkurang menjadi hanya tinggal 27 juta. Ini angka yang sangat besar yang kira-kira mendekati 9 juta pengurangannya dalam 10 tahun," ucap Herzaky Mahendra.

Baca juga: PDIP Tolak Berkoalisi dengan Demokrat - PKS, Hasto: Tidak Mungkin Rangkul yang Keras pada Pemerintah

Sementara di era Presiden Jokowi, Herzaky Mahendra menuturkan jika angka tersebut penguranganya hanya turun ke 24 juta atau 25 juta.

Bahkan diakuinya angka kemiskinan penduduk itu kembali lagi sampa pada angka 26 juta.

Selain itu, angka pengangguran di era SBY berhasil mengurangi 3 juta penduduk yang menganggur.

"Sedangkan di era Jokowi, 5 tahun hanya mampu mengurangi 140 ribu pengangguran. Dan setelah pandemi, kita nggak tahu, angkanya bisa jadi semakin turun ya," ucap Herzaky Mahendra.

"Kami juga prioritas di era SBY bagaimana agar rakyat mudah menikmati sembako tidak perlu antri, dan harganya stabil. Sedangkan sekarang ya, 6 bulan terakhir kita minyak goreng susah sekali didapat, lalu hareganya tidak stabil," lanjut Herzaky Mahendra.

Simak video selengkapnya:

(TribunKaltim.co/Justina)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.