Berita Nasional Terkini
Soal Tolak Berkoalisi, Hasto Kristiyanto Sebut PDIP Sudah Terbuka Bagi Demokrat Pada Pilpres 2019
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku bahwa PDIP sudah membuka koalisi dengan Demokrat pada pemilihan presiden 2019.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto blak-blakan mengaku bahwa pada saat menuju pemilihan presiden tahun 2019, Megawati Soekarnoputri dan Jokowi berbicara secara intens untuk membuka opsi agar Partai Demokrat bergabung dalam pemerintahan untuk medukung Jokowi.
Hanya saja, pada putaran pertama saat menuju Pilpres, diakui Hasto Kristiyanto bahwa strategi dari Susilo Bambang Yudhoyono ternyata masih mencoba untuk mendorong Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono.
Namun menjelang putaran terakhir, di mana H-1 ketika seluruh dokumen sudah ditandatangani oleh partai pengusung, Demokrat baru menyatakan untuk bergabung, sementara pintu sudah tertutup.
"Karena deadline yang sudah diberikan itu sudah terlampaui. Sehingga, ruang kerjasama itu juga sudah dibuka pada Pilpres 2019. Dan mereka kan memilih berada di luar pemerintahan, ini yang kita hormati," kata Hasto Kristiyanto dikutip dari kanal YouTube CNN Indonesia, Selasa (28/6/20220).
"Hal yang sama juga akan terjadi pada tahun 2024 yang akan datang karena mereka telah menetapkan Pak AHY sebagai calon presiden ataupun wakil presiden dari Demokrat," tambah Hasto Kristiyanto.
Baca juga: Hanta Yuda: PDIP dengan Demokrat - PKS Sulit Berkoalisi karena Masalah Ideologi dan Elite Tak Dekat
Seperti yang diketahui, Partai Demkorasi Indonesia Perjuangan (PDIP) baru-baru ini sudah menyatakan menolak untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat pada Pilpres 2024.
Tidak hanya dengan partai besutan dari Susilo Bambang Yudhoyono, tapi juga dengan Partai Keadilan Sejahtera.
Atas penolakan tersebut, Hasto Kristiyanto menyampaikan beberapa alasan PDIP tidak ingin menjalin koalisi dengan Demokrat ataupun dengan PKS.
Disampaikan bahwa, PDIP sudah mencermati pidato Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat mengadakan Rapat Kerja Nasional beberapa waktu lalu, di mana memberikan suatu kritikan yang sangat keras terhadap pemerintahan Jokowi.
Baca juga: PDIP Tolak Berkoalisi dengan Demokrat - PKS, Hasto: Tidak Mungkin Rangkul yang Keras pada Pemerintah
Lantaran posisi PDIP yang berada dalam pemerintahan, diakui Hasto Kristiyanto tidak mungkin untuk merangkul partai yang keras pada pemerintahan Jokowi.
"Tiada hari tanpa kritik yang diberikan, termasuk juga oleh Partai Demokrat. Sehingga posisi politik PDI Perjuangan yang berada dalam pemerintahan tidak mungkin dong secara etika kemudian kita merangkul mereka-mereka yang cap keras terhadap pemerintah," ucap Hasto Kristiyanto.
"Meskipun di dalam sistem demokrasi, hal itu dimungkinkan untuk memberikan kritik sebagai checks and balances, itu yang ditegaskan oleh PDIP," lanjut Hasto Kristiyanto.
Baca juga: Bantah Isu PDIP Tolak Berkoalisi untuk Pilpres 2024, Puan Maharani Sebut Siap Jajaki Semua Partai
Tidak dipungkiri Hasto Kristityanto kalau checks and balances sangat perlu dan sangat penting dalam berdemokrasi.
Selain itu, ia juga menyatakan bahwa secara ideologi PDIP berbeda dengan PKS dan Demokrat.
Di mana menurutnya pemilih PDIP dengan PKS dan Demokrat memiliki perbedaan secara signifikan.
