Skema Pemindahan 20 Ribu ASN Kementrian di IKN Nusantara 2022, 40 Ribu Lainnya Menyusul Tahun Depan

TRIBUNKALTIM.CO - Sekitar 20 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian mulai dipindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur tahun 2022 ini.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun sudah melakukan assesmen dan skenario mutasi para ASN.

Pemindahan ASN akan dilakukan bertahap mulai 2022 hingga 2023.

Baca juga: DPR RI dan PUPR Bahas Keterlibatan Pengusaha Lokal di Pembangunan IKN Nusantara

Baca juga: Pemkot London Kepincut Investasi di IKN Nusantara, Oktober Bakal Bersua dengan Badan Otorita

BKN saat ini sudah memetakan jumlah ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara/ IKN Nusantara.

Rencananya, pada pelaksanaan pemetaan/penilaian kompetensi tahap awal di tahun 2022-2023 ditargetkan sebanyak 60.000 ASN, meliputi 20.000 ASN pada tahun ini, dan 40.000 ASN pada 2023.

"Setelah terbitnya dasar hukum pemindahan ibu kota negara melalui UndangUndang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendapat mandat untuk melaksanakan asesmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN," ujar Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama dalam keterangan resmi, Jumat (1/7/2022).

Adapun pemetaan/penilaian potensi dan kompetensi (talent mapping) ini bakal menyasar ASN di sejumlah instansi pemerintah pusat.

Yaitu ASN kementerian/lembaga yang bertugas dan berkantor di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dan sekitarnya.

Untuk merealisasikan tugas besar tersebut, BKN melalui Pusat Penilaian Kompetensi ASN sedang menyiapkan dua tahapan utama dalam proses asesmen ASN menuju IKN.

Baca juga: Tiru Jakarta, Canggihnya IPAL di IKN Nusantara, Air Limbah Bisa Digunakan Lagi

Dasar asesmen seleksi ASN yang pindah ke IKN

Pertama, menyusun dan mengembangkan instrumen atau metode asesmen yang akan digunakan untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN.

Hal ini sesuai dengan tuntutan kebutuhan kompetensi pada IKN yang mengusung konsep smart city dan pengelolaan pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE).

Yakni kompetensi manajerial dan sosiokultural, kompetensi literasi digital dan emerging skills.

Instrumen atau metode asesmen ini dirancang berbasis IT yang dapat digunakan secara massal sehingga lebih efisien dan lebih cepat serta telah terintegrasi dengan SI-ASN.

Kemudian, BKN juga tengah menyiapkan mekanisme pelaksanaan asesmen ASN yang direncanakan akan dilakukan bertahap dan dibagi menjadi 5 klaster.

"BKN menargetkan pengembangan instrumen atau alat ukur penilaian kompetensi ini akan selesai pada September 2022 sehingga pelaksanaan pemetaan/penilaian kompetensi bagi ASN instansi pusat dapat dimulai pada tahun 2022 ini," jelasnya.

Baca juga: Mirip Tempat Wisata, Kereta Gantung Listrik Jadi Alat Transportasi di IKN Nusantara

Baca juga: Hibah Korsel-Indonesia, Samarinda-Balikpapan Terhubung Tol Bawah Laut IKN Nusantara

Target terdekat, lanjut Satya, BKN akan melaksanakan pemetaan/penilaian kompetensi bagi ASN instansi pusat yang masuk pada klaster pertama dan seterusnya sesuai dengan skenario tahapan pemindahan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam keseluruhan proses pelaksanaan asesmen ASN ke IKN, BKN akan bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah pusat terkait, seperti KemenPPN/Bappenas dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Tahun Ini, ASN yang Berdinas di DKI Jakarta Mulai Dimutasi ke IKN, Berikut Kriterianya