HARI INI, Pemilu Papua Nugini Dimulai, Intip 2 Kandidat Terkuat serta Sambutan Baik Investasi Cina

TRIBUNKALTIM.CO - Hari ini, tepatnya tanggal 4 Juli merupakan Hari Pemilihan Umum (Pemilu) Papua Nugini.

Intip dua kandidat terkuat dalam Pemilu tahun ini.

Serta isu regional yang semakin didengungkan perihal sambutan baik dari investasi cina di negara tersebut.

Pada Senin ini, warga Papua Nugini akan melalukan pemilihan umum pertama dalam lima tahun.

Baca juga: Kedatangan 450 Personel TNI AD dari Perbatasan RI-Papua Nugini Disambut Peluk dan Ciuman Anak-Istri

Hasil pemilihan umum ini sangat menentukan bagaimana solusi efektif pemerintahan dalam menghadapi ekonomi yang sulit, dampak pandemi dan frustrasi yang dihadapi oleh warga Papua Nugini.

Oleh karenanya, warga Papua Nugini harus benar-benar memilih pemimpin yang baik dan mampu menampung aspirasi mereka.

Dilansir dari theguardian, dari 2.351 kandidat yang maju dalam pemilihan nasional, 118 anggota akan dipilih. 

Anggota parlemen akan menjalani masa jabatan lima tahun, mewakili setiap pemilih PNG.

Baca juga: Kasdam VI/Mlw Sambut Kedatangan 450 Personel Satgas Pamtas RI-Papua Nugini Yonif 611 Awang Long

PNG memiliki sistem multi-partai dengan banyak partai politik, di mana tidak ada satu pihak pun yang sering memiliki peluang untuk mendapatkan kekuasaan sendirian. 

Partai harus bekerja sama satu sama lain untuk membentuk pemerintahan koalisi.

Serupa dengan negara Persemakmuran lainnya, partai atau koalisi dengan kursi terbanyak akan membentuk pemerintahan. 

Pemimpinnya kemudian menjadi perdana menteri. 

Belum ada satu partai pun yang memenangkan kursi yang cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri.

Dua partai yang paling menonjol adalah partai Pangu, dipimpin oleh perdana menteri yang sedang menjabat, James Marape, dan Partai Kongres Nasional Rakyat (PNC), yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Peter O'Neill.

Dalam upaya untuk menghentikan kecurangan pemilu, komisi pemilihan PNG telah menjadwalkan pemungutan suara untuk seluruh negara pada satu tanggal untuk membatasi pergerakan orang antar provinsi.