Bagikan Migor Sambil Kampanye, Zulkifli Hasan Dituding Tak Bisa Bedakan Tugas Negara dan Politik

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan viral setelah melakukan pembagian minyak goreng sekaligus diduga melakukan kampanye untuk anaknya.

Bahkan kabar tersebut sudah beredar luas dipemberitaan dan media sosial.

Saat pembagian itu, Zulhas meminta masyarakat memilih Futri Zulya Savitri.

Diketahui Futri adalah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN dan calon legislatif PAN daerah pemilihan (Dapil) Lampung 1.

Aksi Zulkifli Hasan itupun sampai ke telinga Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat melakukan peninjauan bahan pokok di Pasar Sukamandi, Selasa (12/7/2022) kemarin.

Dimana, awak media sempat menanyakan tanggapan Jokowi soal aksi Zulkifli Hasan itu, dan Jokowi hanya menegaskan bahwa sebagai Menteri Pergadangan seharusnya fokus pada tugas yang ia berikan, terutama menurunkan harga minyak goreng curah di bawah Rp 14 ribu per liter.

Baca juga: Usulan Harga Gas Melon Elpiji 3 Kg di Sepaku IKN Nusantara Naik

"Menteri perdagangan harus bisa menekan harga migor curah agar tetap stabil pada HET di angka Rp 14 ribu maupun di bawah angkat tersebut," katanya.

Dilansir dari Kompas.com, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi pun angkat bicara.

Ari Junaedi mengatakan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dinilai tak bisa membedakan tugas negara dengan tugas partai politik.

Dia menyebut hal itu nampak dari penggunaan minyak goreng sebagai sarana Zulhas mengkampanyekan putrinya, Futri Zulya Savitri di Bandar Lampung, Sabtu (9/7/2022).

Baca juga: Muncul Dukungan Sal dan Andin Ikatan Cinta, Duet Deva Mahenra dan Amanda Perlahan Geser Arya Saloka

“Alih-alih menjalankan tugas kementerian yang disematkan Jokowi untuk membereskan kisruh dan amburadulnya ketersediaan minyak goreng di pasaran. Justru Zulkifli Hasan tidak tidak bisa membedakan mana domain tugas negara dan domain kepentingan partai politik,” jelasnya.

Dalam pandangan Ari, Zulhas telah mencederai publik dengan tidak menunjukkan prinsip good governance.

Sebab, meski berstatus sebagai pimpinan partai politik, Zulhas harus menyadari bahwa saat ini dirinya telah menjabat sebagai salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Usai Jadi Buah Bibir, Terkuak Akal Bulus Gotabaya Rajapaksa, Biang Keladi Runtuhnya Sri Lanka

“Tidak bisa ditanggalkan jabatan menteri walau dia berdalih sebagai ketua umum partai saat melakukan tindakan yang mencederai kebijakan publik,” paparnya.

Ari menganggap mestinya Presiden Joko Widodo tak hanya menegur Zulhas.