Ibu Kota Negara
Kepala Otorita IKN Dorong Percepatan Pembangunan dengan Partisipasi Masyarakat dan Swasta
Partisipasi ITS dalam pembangunan IKN, juga hadir dalam IKN forum sebagai mitra kerja otorita IKN
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Dalam diskusi "Merancang Transportasi Cerdas di Ibukota Nusantara" yang digagas Intelligent Transport System (ITS) Indonesia, pembahasan banyak membahas partisipasi berbagai pihak untuk berkontribusi.
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono yang menjadi keynote speaker sangat menyambut baik diskusi terkait para pihak dalam pembangunan IKN.
Partisipasi ITS dalam pembangunan IKN, juga hadir dalam IKN forum sebagai mitra kerja otorita IKN.
Beberapa hal terkait IKN Nusantara sebagai bahan diskusi juga disampaikan.
Membangun IKN Nusantara bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan saja, seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi, ingin membangun kota berkelas dunia yang dapat menjadi acuan tidak hanya bagi kota di Indonesia tetapi juga bagi negara-negara lain didunia.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang akan dihuni oleh kurang lebih 1,7 hingga 1,9 juta orang di tahun 2045, akan dibagi beberapa tahapan diantaranya tahun 2024, 2035 dan 2045.
Baca juga: ITS Beri Kontribusi dalam Perkembangan IKN di Bidang Transportasi Cerdas\
Baca juga: Dukung Transportasi Cerdas di IKN, Grab Elektrik Bakal Hadir
Baca juga: Bus Listrik Bakal Hadir di IKN, Pengelolaannya Jadi Perhatian
Menurut Bambang Susantono Indonesia akan merayakan tahun emas 100 tahun merdeka.
"Dari karakteristik, IKN Nusantara sendiri ada 5 kata kunci disini yaitu green, inklusif, smart resilient and sustainable green kurang lebih.
Artinya kota-kota yang berlandaskan prinsip-prinsip lingkungan hidup inklusif artinya membuka seluas-luasnya kesempatan bagi berbagai elemen dan strata masyarakat untuk menjadi bagian dari kehidupan kota Nusantara," beber Bambang Susantono.
Pentingnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan IKN, lanjut Bambang Susantono, dikenal dengan disebut Publik Private Partnership atau dalam bahasa Indonesia Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Tetapi dalam hal ini yang saya inginkan agar ada P yang ke empat yaitu people sehingga menjadi P4, Public People Private Partnership," tegasnya.
Untuk memperbesar partisipasi masyarakat ini, salah satu kegiatan yang Otorita IKN Nusantara juga telah melakukan berbagai macam kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi para penduduk lokal.
Dia berharap masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan IKN.
Tapi justru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan IKn Nusantara.
"Kami bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat CSO organization kemudian NGO, kemudian akademisi dan juga Universitas.