Cara Kemen PUPR Jamin Kualitas Bangunan IKN Nusantara Berkonsep Smart & Green City

TRIBUNKALTIM.CO - Lembaga asal Jepang, Japan International Cooperation Agency ( JICA) akan ikut berperan serta dalam pembangunan IKN Nusantara.

Dilansir dari Kontan, JICA akan menjadi konsultan pengawas mutu pembangunan IKN.

Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti, JICA akan bergabung dalam pembangunan IKN sebagai konsultan pengawas mutu pembangunan IKN.

"JICA memang akan bergabung dengan kita, tetapi JICA ini nanti akan menjadi konsultan pengawas untuk seluruh bangunan bangunan kita dan juga untuk kontrol," ucap Diana dalam konferensi pers penyerahan hadiah Pemenang Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di IKN Nusantara, di Kantor Kementerian PUPR, Senin (18/7).

Diana mengungkapkan, alasan menggandeng JICA karena JICA mempunyai pengalaman untuk membangun kawasan perkotaan.

Dengan bergabungnya JICA, kualitas bangunan di IKN Nusantara yang berlandaskan konsep smart dan green city dapat tercapai.

"Artinya melakukan quality insurance nya seperti apa karena kami Kementerian PUPR belum mempunyai pengalaman untuk membangun suatu kota," terang Diana.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan Chief Representative Japan International Cooperation Agency (JICA) Takehiro Yasio di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (13/7/2022).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas hasil studi konsultan JICA terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dalam pertemuan ini Basuki menekankan pentingnya jaminan mutu dalam pembangunan IKN Nusantara.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, terdapat dua goal dalam pembangunan IKN, yaitu jaminan mutu dan estetika.

Kami ingin dalam proses pembangunan IKN kelestarian lingkungan tetap dijaga,” kata Basuki.

Dalam kesempatan tersebut, konsultan JICA memaparkan hasil studi mengenai empat tantangan dalam menjamin mutu pembangunan IKN.

Pertama, diperlukan integrasi berdasarkan kondisi dasar di mana semua desain dan pembangunan harus berdasarkan kondisi topografi dan geologi saat ini.

Kemudian, land grading dan semua rencana infrastruktur harus merujuk ke rencana drainase untuk mencegah bencana banjir.

Kedua, diperlukan koordinasi infrastruktur bawah tanah. Salah satunya adalah pengamanan luasan ruang bebas/right-of-way (ROW) terutama untuk lubang got dan struktur yang lebih besar seperti pompa pengangkat saluran pembuangan.