DPRD Bontang Usulkan Anggaran Banjir 10 Persen dari Belanja Infrastruktur

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG- Penetapan porsi anggaran penanganan banjir berlangsung alot, saat rapat Pembahasan Raperda Banjir yang digelar Komisi III DPRD bersama Tim Asistensi Pemkot Bontang.

Pasalnya ada beberapa tawaran mekanisme penganggaran banjir yang masuk dalam Raperda.

Pertama, penganggaran banjir yang akan ditetapkan dalam Raperda tetap mengacu pada rekomendasi Pansus banjir sebelumnya.

Yakni porsi anggaran penanggulakan banjir 10 persen dari APBD.

“Tapi karena mungkin dianggap ini berat karena kekuatan anggaran kita tidak memadai, maka kami tawarkan opsi lain,” ujar Ketua Komisi III DPRD Bontang saat dikonfirmasi, Kamis (21/7/2022).

Baca juga: Seno Aji Dukung Penambahan Bankeu Atasi Banjir Bontang

Baca juga: Respons Cepat Banjir Bontang, PKT Proaktif Salurkan 1.000 Paket Makanan di 5 Kelurahan

Baca juga: Peduli Korban Banjir Bontang, PKT Proaktif Salurkan 1.550 Paket Makanan di 5 Kelurahan

Amir mengatakan, Komisi DPRD mengusulkan alokasi anggaran penanganan banjir sebesar 10 persen dari belanja infrastruktur per 5 tahun atau satu periode pemerintahan.

Usulan itu termuat dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) insiatif DPRD terkait Banjir.

“Kita atur dalam naskah terkait porsi anggaran banjir. Kita tawarkan 10 persen untuk per 5 tahun belanja infrastruktur,” bebernya.

Menurutnya, penanganan banjir ini perlu dibuatkan Perda. Termasuk mengenai porsi anggaran untuk penanganan banjir.

“Ini masalah serius. Penanganan harus ada acuan nya. Agar kedepan kita bisa menangani dengan baik dan mendasar,” bebernya.

Sebelumnya, M. Edy Prabowo kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) meminta waktu untuk membahas lebih lanjut mengenai naskah akademik raperda banjir tersebut.

Baca juga: Peduli Korban Banjir Bontang Utara, PKT Proaktif Salurkan 600 Paket Makanan

Termasuk besaran alokasi anggaran yang diajukan komisi III DPRD. 

”Mohon waktunya untuk pembahasan teknis. Akan kami sampaikan kalau anggaran penangana banjir yang ditawarkan 10 persen untuk per 5 tahun atau satu periode kepala daerah,” terangnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.