DKP3A Kaltim Singgung soal Pemerintah Desa Ikut Mengawasi Pekerja Migran

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Mengacu pada data e-Infoduk Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 tercatat jumlah angkatan kerja mencapai 1.949.000 orang. 

Tetapi, dari keseluruhan total jumlah masih terlihat perbedaan signifikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), antara laki-laki dan perempuan.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DKP3A Kaltim, Junainah mengatakan, TPAK laki-laki di Kalimantan Timur mencapai 87,64 persen, sementara TPAK perempuan hanya 12,36 persen.

Para pekerja perempuan ini menempati pekerjaan di berbagai sektor.

Baca juga: Kena Penyakit Kulit dan Rematik, 371 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia

Baca juga: Tahun Lalu BP2MI Telah Selamatkan 679 Pekerja Migran Indonesia

Baca juga: Dideportasi dari Malaysia, 3 Pekerja Migran Indonesia yang Baru Tiba di Nunukan Terpapar Covid-19

"Termasuk sektor luar negeri atau yang disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI)," terangnya.

Soal Pekerja Migran Indonesia ini, diakui memang memiliki kontribusi besar bagi negara melalui jasa layanan pengiriman uang yang dilakukan pengirim dari Indonesia ke penerima luar negeri dan sebaliknya.

Junainah juga menyampaikan dari data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sumbangsih PMO terhadap devisa terbilang cukup besar dengan mencapai Rp 100 miliar pada tahun 2021.

Untuk jumlah pekerjanya, dari data BP2MI bulan Mei 2022, terdapat 5.168 orang PMI laki-laki dan 7.436 orang PMI perempuan.

Baca juga: 3 Pekerja Migran Indonesia Asal Malaysia Positif Covid-19, Sampel PCR Dikirim ke Balitbangkes

Provinsi Kalimantan Timur sendiri, untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) hanya sekitar 20 orang.

"Data menunjukkan bahwa mayoritas PMI perempuan," sebutnya.

Meski begitu, terkait PMI Junainah mengatakan bahwa hal ini juga memiliki sejumlah persoalan.

Beberapa di antaranya, terkait gaji yang tidak dibayar, PMI gagal berangkat, pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja, tindak kekerasan dari majikan, sakit sampai adanya perdagangan orang.

Kerentanan para PMI dialami tidak hanya terjadi di tempat kerja.

Tetapi juga dialami oleh keluarga yang ditinggalkan berkerja diluar negeri, seperti hal nya terkait pengasuhan anak dan kondisi rumah tangga.

Meski hanya 20 orang PMI di Kalimantan Timur, namun pihaknya ingin persoalan yang dihadapi agar bisa diawasi oleh Kabupaten Kota yang mencatat ada warganya bekerja di luar negeri.