Ibu Kota Negara
Kementerian ATR/BPN Yakin 800 Hektar Lahan IKN Nusantara Segera Dibebaskan, tak Ganggu Pembangunan
Kementerian ATR/BPN memastikan 800 hektar lahan di IKN Nusantara di Kalimantan Timur ( Kaltim ) dalam tahap pembebasan.
lihat foto
Raja mengatakan, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sebetulnya seluas 256.000 hektar.
Baca juga: Bappenas Kaji Moda Transportasi Alternatif di IKN Nusantara Kaltim, Kereta Gantung Dijajaki
Namun, dari luas tersebut, hanya 6.000 hektar yang masuk dalam kawasan induk pemerintahan pusat.
"Nah dari 6.000 hektar itu diidentifikasi oleh teman-teman di (Kementerian) ATR/BPN itu ada yang bermasalah sekitar 800 hektar," terang Raja.
Masalah yang terjadi di kawasan tersebut bermacam-macam, mulai dari masih aktifnya Hak Guna Usaha (HGU) sampai adanya hak kepemilikan tanah secara pribadi.
Pembangunan Tahap Pertama di KIPP
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, pemerintah akan memfokuskan pembangunan istana kepresidenan dan sejumlah kantor di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk tahap pertama pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Area KIPP tersebut memiliki luas sekitar 900 hektare.
“Di area KIPP akan kami bangun Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, beberapa kantor kementerian, lembaga tinggi negara," ujar Bambang dilansir dari siaran pers Otorita IKN, Rabu (6/7/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Kemudian, akan dibangun pula berbagai plasa seperti Plasa Kebangsaan, fasilitas TNI-Polri, perumahan dan apartemen, fasilitas esensial penunjang lain seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari.
Baca juga: Menteri Bahlil Klaim Banyak Investor yang Minat Bangun IKN Nusantara di Kaltim, Negara yang Disebut
Selain itu, dibangun juga tempat hiburan dengan tema yang sesuai dengan kondisi hijau dan ramah lingkungan di Kalimantan.
Bambang melanjutkan, saat ini intensitas pembangunan di wilayah IKN juga sudah semakin meningkat.
Hal itu ditandai antara lain dengan pematangan lahan, pembangunan jalan akses logistik, intake air minum hingga persemaian pohon untuk mengembalikan kejayaan hutan tropis Indonesia.
Selain itu, Otorita IKN bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait menyelenggarakan berbagai macam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat seiring pembangunan fisik yang segera dimulai.
"Penduduk lokal kami harapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan,” ungkap Bambang.
Sementara itu, untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja, Otorita IKN juga bekerjasama dengan Universitas Mulawarman dan Universitas Balikpapan dalam membuat social mapping.
