DPRD Bontang Mulai Godok Wacana Alih Daya Pegawai Honorer Pemkot

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Rencana alih daya tenaga honorer yang wacananya akan dihapus, mulai digulirkan Komisi I DPRD Bontang.

Wacana alih daya ini disebut sebagai solusi menyelamatkan tenaga honorer yang akan dihapus MenPAN-RB mulai tahun depan. Tentu saja DPRD Bontang angkat bicara. 

Melalui Ketua Komisi I DPRD Bontang, Muslimin menuturkan, wacana ini mulai digodok pemerintah.

Ada dua skema yang ditawarkan untuk menindaklanjuti surat edaran MenPAN-RB. Yakni pengangkatan pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan alih daya atau outsourcing.

Baca juga: Anggota DPRD Bontang Minta Aparat Tindak Tegas Sopir Truk yang Tabrak Median di Jalan Ahmad Yani

“Tetapi tidak mungkin 2 ribu lebih honorer itu bisa dingkat semua jadi PPPK. Makanya sebagian mungkin outsourcing,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Bontang, Rabu (3/8/2022).

Dijelaskan Muslimin, pengangkatan PPPK tentu ada syarat khusus dari MenPAN-RB.

Misalnya kualifikasi standar pendidikan pegawai. Kemudian menyesuikan tingkat kebutuhan formasi kerja yang di butuhkan pemerintah daerah.

“Tapi kalau bisa kita utamakan yang sudah lama mengabdi. Makanya kita rapatkan terus dengan BKPSDM,” ujarnya.

Baca juga: Pelatihan Tenaga Kerja Dievaluasi DPRD Bontang, Disnaker Dituntut Cetak SDM Berkualitas

Selain itu, Muslimin juga mengingatkan Pemkot Bontang agar skema outsourcing pegawai tidak memberikan syarat standar pendidikan.

Karena ada juga pegawai ksudah lama mengabdi tapi pendidikan nya ijazah SMP. Jadi mereka tetap harus diakomodir.

"Kalau tidak bisa PPPK, yah alih daya pihak ketiga,” terangnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.