Menkeu Sri Mulyani Jelaskan Prioritas APBN 2023, Pembangunan IKN Nusantara Kaltim hingga Pemilu

Tahun depan diperkirakan akan melemah pada level 90 dan untuk harga-harga seperti batubara yang mencapai 244 Dollar AS, tahun depan diperkirakan akan lebih lemah yaitu pada level 200 Dollar AS," jelas Sri Mulyani.

Sehingga, menurutnya, semuanya harus dipertimbangkan di dalam estimasi penerimaan negara tahun depan.

Sementara itu, untuk belanja kementerian dan lembaga diperkirakan mencapai Rp 993 triliun pada tahun depan.

"Instruksi bapak presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek.

Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024," tuturnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, pada 16 Agustus mendatang Presiden Joko Widodo akan menyampaikan nota keuangan RAPBN 2023 di Gedung DPR/MPR.

Sehingga, besaran RAPBN tidak disampaikannya pada hari ini.

"Nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden angka finalnya dan oleh karena itu kami tidak menyampaikan di sini.

Baca juga: Jokowi akan Hadiri Ground Breaking Pembangunan Istana Negara di IKN, Kasetpres: Masih Dibahas

Namun presiden tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya," tutur Sri Mulyani.

Kementerian PUPR Minta Tambah Anggaran Rp 6 T untuk IKN Nusantara

Untuk pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) telah meminta anggaran tambahan Rp 6 triliun tahun depan. 

Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) saat ini masih memproses pencairan anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara di Kaltim yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Pernyataan ini disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta dalam media briefing, Kamis (4/8/2022)

untuk tahun ini terus berjalan, termasuk dalam keperluan pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

 "Ini yang sedang kami proses bersama mereka (Kementerian PUPR), artinya tentu ada penelaahan dan sebagiannya.