IKN Nusantara
Dana Cair, Pembangunan Fisik IKN Nusantara Dikebut Bulan Depan, Rp 5,4 T Dikucurkan
Dana cair, pembangunan fisik IKN Nusantara dikebut bulan depan, Rp 5,4 triliun dikucurkan
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Faizal Amir
TRIBUNKALTIM.CO - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penandatanganan lelang untuk proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, akan dilakukan akhir Agustus 2022.
Setelahnya akan langsung dimulai konstruksi pembangunan fisik.
“Tanda tangan kontrak (akhir Agustus). Habis itu langsung konstruksi,” kata Basuki, Jumat (12/8/2022), dilansir dari Kompas.com.
Ia memastikan tidak ada masalah ketersediaan anggaran dari pemerintah untuk memulai pembangunan fisik tahun ini.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, ujar Basuki, secara prinsip sudah menyetujui anggaran untuk pembangunan IKN secara fisik.
Namun, menurut Basuki, Menkeu dan jajaran eselon I Kementerian Keuangan sedang menelaah lebih lanjut usulan anggaran dari Kementerian PUPR untuk masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
“Untuk DIPA-nya saya pikir Menteri Keuangan sudah oke.
Lagi ditelaah, biasanya dengan eselon I nya, biasanya untuk masuk di dalam dokumen DIPA.
Tidak masalah,” ujarnya. Adapun sejumlah proyek infrastruktur yang pembangunannya ditargetkan segera dimulai, antara lain, proyek untuk pematangan lahan (land development), jalan tol, jalan, jalan nasional, jalan logistik, dan rumah susun pekerja.
Selain itu, pemerintah juga akan segera menyiapkan lelang untuk pembangunan proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara atau (KIPP).
"(Istana) baru mau tender. Land development-nya sudah, tol-nya sudah tender, kemudian yang logistik sudah.
Rumah susun untuk para pekerja juga mudah-mudahan akhir bulan ini sudah ada penetapan pemenang," kata Basuki.
Menteri PUPR optimistis dapat menyerap anggaran pembangunan IKN Nusantara pada tahun ini yang sebesar Rp 5,4 triliun secara optimal.
"Dulu kita bisa lebih, Rp 7 triliun sekian. Tapi karena ini baru bisa mau September, kita kurangi Rp 5,4 triliun.
Kalau tidak, ada sisa DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kan malu juga, minta banyak tidak bisa serap,” katanya.
