Walhi Beber Ancaman Jakarta Bisa Tenggelam Meski 1 Juta ASN Pindah ke IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria sebut pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan membantu mencegah Jakarta tenggelam.

Namun Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Jakarta mengingatkan bahwa pernyataan tersebut adalah sesat pikir yang berbahaya.

Dilansir dari Kompas.com, hal ini ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Suci Fitria Tanjung dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Minggu (14/8/2022) malam.

Secara umum, Walhi Jakarta menilai pemindahan IKN tidak akan berdampak signifikan pada penurunan masalah lingkungan hidup di Jakarta.
“Pemindahan ibu kota sama sekali tidak berkaitan dengan agenda pemulihan lingkungan hidup di Jakarta.

Selama ambisi pembangunan tidak diturunkan, Jakarta akan sulit pulih. Jadi, berhenti menggunakan alasan perbaikan lingkungan hidup di Jakarta untuk memuluskan rencana pemindahan ibu kota,” Kata Suci.

Sebab, pasca-pemindahan tersebut, Jakarta masih diwacanakan menjadi pusat bisnis dan jasa global di mana kebutuhan terhadap ruang akan terus tinggi dan wacana pemulihan lingkungan hidup di Jakarta menjadi semakin sulit dibayangkan.

Beberapa hari lalu, Riza mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur dapat membantu mengurangi potensi Jakarta tenggelam. Namun, pernyataannya justru menuai kecaman.

"Karena, kan terjadi pergeseran jumlah warga yang ada di Jakarta ke IKN. Itu terjadi pengurangan.

Memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, di antaranya adalah mengurangi beban DKI Jakarta termasuk beban adanya penurunan muka air tanah," kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/8/2022).

Riza berpendapat bahwa pemindahan IKN yang akan diikuti oleh perpindahan 1 juta Aparat Sipil Negara (ASN) akan membantu mengurangi penggunaan air tanah sehingga dianggap akan mengurangi laju penurunan muka tanah.

Dengan menurunnya jumlah penduduk di DKI Jakarta saat ini, maka konsumsi air tanah juga diharapkan berkurang sehingga meringankan beban di DKI Jakarta.

Dengan begitu, risiko Jakarta yang terancam tenggelam akibat konsumsi air tanah yang berlebihan juga bisa diminimalisir.

Walhi Jakarta menilai akar masalah yang mengancam Jakarta tenggelam justru berada di pemerintah yang gagal dalam merencanakan tata ruang, menyediakan layanan pipa air bersih, dan melakukan penegakan aturan terkait ekstraksi air tanah dalam equifier untuk sektor komersil dan industri.

Selain itu, Walhi menambahkan bahwa kegagalan pemerintah juga tercermin dari minimnya kawasan imbuhan air tanah karena 64-92 persen merupakan tutupan lahan kedap dan terbangun.

Dengan kata lain, kata Suci, beberapa wilayah di Jakarta kehilangan kemampuan menyerap air sehingga mengganggu ketersediaan air tanah.
“Wilayah dengan tutupan lahan kedap air paling tinggi adalah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, yang mana, kedua daerah tersebut juga merupakan wilayah yang paling tinggi angka penurunan muka tanahnya,” kata Suci.