EKSKLUSIF - Aus Hidayat Nur Bicara Kerja PKS di Senayan, Tolak IKN dan Perjuangkan Kaltara

TRIBUNKALTIM.CO - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur kerap menempatkan wakilnya di kursi DPR RI setiap kali Pemilu.

Di periode 2019-2024, KH Aus Hidayat Nur menjadi wakil PKS Kaltim di Senayan dan sekarang berada di Komisi II.

Secara eksklusif KH Aus Hidayat Nur hadir dalam podcast Tribun Kaltim Series.

Aus Hidayat Nur banyak bercerita kiprahnya di Kaltim hingga kontroversi PKS soal pembahasan Ibu Kota Negara (IKN).

“Jangan sampai IKN menjadi gula-gula untuk menutupi itu, seolah sudah selesai. Padahal kenyataanya bahwa masyarakat Kaltim masih sangat memerlukan, kembalinya pendapatan daerah itu,” katanya dalam podcast Tribun Kaltim Series di Yutuibe Channel Tribun Kaltim Official pada 23 Juli 2022.

Bagaimana kiprahnya selama ini mewakili Kalimantan Timur berikut petikan wawancaranya dalam wawancara Tribun Kaltim Series 'Jalan PKS Menuju Senayan'.

Baca juga: PKS PPU Harap Warga Lokal Diberdayakan di Pembangunan IKN Nusantara

Baca juga: EKSKLUSIF - Tetap Pilih Oposisi, Presiden PKS Ahmad Syaikhu: Bayangkan Jika Semua Partai Berkoalisi

Apa rahasia kunci sukses PKS terutama di Kaltim?

Itu semua karunia dari Allah, serta kerja keras para kader PKS di Kaltim.

Rumusannya adalah bagaimana kita mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh DPP PKS.

Apakah langkah-langkah tersebut selalu mengalami perubahan?

Iya benar, bagaimana caranya kita mengambil hati para pemilih kita. Dan setiap 5 tahun ada beberapa perbedaan.

Tahun 2004 pertama kali kita punya wakil di Senayan.

Yang digemari para anak muda, tapi sebenarnya yang dinilai adalah kerja keras kader PKS.

Bagaimana cara mengambil hati pemuda?

Kedekatan dengan kader itu sendiri, bagaimana kerja sama dengan baik.

Kader itu sendiri merupakan sebuah jaringan, jaringan yang dimiliki kader otomatis akan menjadi jaringan para caleg. Kalau caleg dekat dengan kader.

Berapa lama dikenal oleh Kaltim?

Sejak tahun 1990 sudah masuk Kaltim. Memiliki hubungan baik para pendahulu, aktivis partai di Kaltim. Jadi pertama maju pada 2009 sudah mengenal masyarakat Kaltim.

Apakah ada waktu khusus untuk mengunjungi Kaltim?

Secara umum memang selalu hadir ke Kaltim, tidak hanya ke kawasan IKN saja tetapi ke pelosok juga.

Tantangan apa saja yang dirasakan?

Secara umum sisi geografis dan transportasi yang sulit, karena selain jauh sekarang juga banyak jalan yang rusak. Sehingga memilih jalur laut.

Apa perjuangan yang telah PKS lakukan kepada Kaltim?

Karena berada di Komisi II DPR RI, sehingga memperjuangkan bagaimana Kaltim dan Kaltara bisa berdiri masing-masing.

Hal ini berhasil karena didukung oleh masyarakat Kaltara itu sendiri, sehingga lebih mudah untuk diarahkan. Kemudian berjuang, agar undang-undang Kaltara bisa terwujud.

Apa salah satu andil terbesar dari PKS di Komisi II?

Pada tahun 2014, terwujud undang-undangnya. Dengan munculnya provinsi Kaltara itu merupakan karya terbesar.

Dengan adanya Provinsi Kaltara maka Kaltim semakin kaya dan Kaltara bisa lebih maju.

Apa misi khusus PKS terutama pada Dapil Kaltim di DPR RI?

Bagaimana Kaltim semakin tenang, bahagia masyarakatnya dan semakin maju.

Dan salah satunya berjuang dalam memunculkan IKN Nusantara, tetapi kemudian PKS tidak setuju. Sehingga tidak ikut pembahasan pansusnya.

Tetapi segala upaya tetap dihargai oleh PKS. Sikap penolakan ini merupakan sikap fraksi, sehingga terdapat pendapat bagaimana caranya IKN tidak merugikan masyarakat Kaltim.

Bagaimana IKN ini terwujud dan menguntungkan bagi masyarakat Kaltim.

Apakah yakin bahwa IKN akan terbentuk, terutama dalam sisi pendanaan?

Harus yakin, karena optimisme itu harus dibangun dengan keyakinan bahwa sesuatu dapat berhasil.

Apa tanggapan mengenai isu pembagian hasil yang tidak merata?

Hal ini memang kebijakan anggaran, Komisi II tidak bisa ikut campur karena itu ditentukan oleh Komisi XI yang memang membahas masalah itu.

Memang masih belum sesuai yang diharapkan, bagi masyarakat Kaltim apa yang diperoleh belum sesuai.

Jangan sampai IKN menjadi gula-gula untuk menutupi itu, seolah sudah selesai.

Padahal kenyataanya bahwa masyarakat Kaltim masih sangat memerlukan, kembalinya pendapatan daerah itu.

Pendapat Pemerintah tentang wewenang pembagian hasil yang tidak merata bagaimana?

Sudah cukup maksimal, namun terlalu banyak memberikan peluang Pemerintah untuk lebih banyak mengatur Kaltim.

Sehingga termasuk di dalamnya, mungkin karena keinginan untuk terwujudnya IKN kemarin.

Apakah legislator Kaltim ada komunikasi untuk mendesak Pemerintah Pusat terkait dana bagi hasil?

Ada, tetapi komunikasi tidak lancar sehingga kurang kompak untuk legislator Kaltim. Karena mungkin adanya perbedaan paham dari partainya.

Bagaimana PKS menanggapi isu bagi hasil ini?

Sepenuhnya diserahkan pada Pemerintah Daerah Kaltim

Tanggapan mengenai pembebasan lahan di Kaltim bagaimana?

Hal ini merupakan suatu kekacauan administrasi. Banyak tanah di Kaltim yang berkaitan dengan BUMN sehingga masalah pengurusannya agak sulit bagi pihak pertanahan.

Masalahnya ada pada pertanahan daerah, tetapi pertanahan pusat juga melihat ini.

Hanya secara umum memang ada mafia tanah juga di daerah Kaltim ini.

Apakah Komisi II mendorong agar tejadinya revolusi agraria?

Upaya agar mafia pertanahan diberantas itu sudah dikeluhkan kepada BPN sehingga sampai kepada Presiden.

Sehingga (ditunjuk) pak Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/BPN, beliau TNI mantan panglima, diharapkan agar mafia pertanahan terutama di Kaltim bisa diberantas.

Dalam hal ini, diperingatkan agar BPN Kota Balikpapan secara luas Kaltim dapat berpihak kepada masyarakat. (Ari Nindita/Bagian 1)