Jadwal Jokowi Umumkan Harga BBM Naik, Luhut Pandjaitan Sebut Tidak Mungkin Kita Pertahankan

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Berikut ini ada jadwal Presiden Jokowi yang berencana untuk sampaikan informasi mengenai kenaikan harga BBM di Indonesia. 

Melalui Menteri Luhut Pandjaitan menyatakan, Presiden Jokowi akan umumkan harga BBM naik, karena tidak mungkin dipertahankan.

Tentu saja dengan adanya kenaikan harga BBM direspon para pengamat dan pelaku pasar yang nanti akan berimbas dari sisi perekonomian masyarakat. 

Terutama pada laju inflasi keuangan yang tentu saja akan benar-benar dirasakan, pengamat prediksi akan terjadi kenaikan inflasi. 

Baca juga: Presiden Jokowi Dipuji DPR RI Gegara tak Naikkan Harga BBM Subsidi

Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menyebut rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan memberi efek domino.

Menurutnya, inflasi sampai ke pertumbuhan ekonomi nasional otomatis akan terkena imbas dari wacana tersebut sehingga perlu diantisipasi.

“BBM subsidi naik berapapun, itu akan memicu tambahan inflasi. Taruhlah naik hanya 10 persen tetapi kenaikan itu akan memicu inflasi,” kata Piter saat dihubungi Kamis (18/8/2022).

Menurutnya, kenaikan harga BBM akan mempengaruhi harga bahan pokok, baik bagi masyarakat maupun produsen.

Baca juga: Ancaman Inflasi Tinggi jika Harga Pertalite Naik, Pemerintah Perlu Alokasikan Bantalan Sosial

“Produsen tidak bisa lagi menahan, dan akan mentransmisi kenaikan harga bahan baku,“ tambah Piter.

Kenaikan harga bahan pokok sudah pasti akan memicu inflasi. Sebelumnya, tercatat inflasi pada Juli 2022 secara year on year (YoY) mencapai 4,94 persen.

“Kalau BBM subsidi ini dilepas, saya sangat yakin inflasi bisa bergerak liar, bahkan bisa diatas 8 persen, ini yang kita khawatirkan,” ungkapnya.

Penerimaan negara tahun , kata dia, masih sehat karena masih ada surplus dari kenaikan harga komoditas. Sehingga,surplus ini menandakan belum ada urgensi untuk menaikkan harga BBM.

Baca juga: Wali Kota Samarinda Respon Isu Kenaikan Pertalite, Andi Harun: Harus Didasari Kajian Komprerhensif

Namun pemerintah berulang kali mengatakan, bahwa tantangan di tahun depan akan lebih nyata dan pemerintah perlu bijak dalam menggelontorkan anggaran.

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, pemerintah berencana menggelontorkan subsidi sebesar Rp297,1 triliun.

Adapun subsidi ini terdiri dari Rp210,6 triliun untuk subsidi energi dan Rp86,5 triliun untuk subsidi non energi.