Ibu Kota Negara
Sebanyak 65 Persen Lahan IKN Nusantara Kaltim akan Dijadikan Hutan Tropis, Target 2045 Bebas Karbon
Sebanyak 65 persen lahan IKN Nusantara Kaltim akan dijadikan hutan tropis. Targetnya, tahun 2045 wilayah IKN Nusantara bakal bebas karbon.
TRIBUNKALTIM.CO - Sebanyak 65 persen dari 256 ribu luasan lahan IKN Nusantara Kaltim akan dijadikan hutan tropis atau zona rimba.
Pemerintah merancang IKN Nusantara Kaltim sebagai Kota Hijau dengan target tahun 2045 wilayah IKN Nusantara akan bebas karbon.
Pernyataan ini disampaikan Kepala Otorita IKN Nusantara Kaltim, Bambang Susantono dalam dalam acara Bincang Asik di Titik Nol Bersama IKN, sebagaimana disiarkan di Youtube Pemerintah Desa Bukit Raya, Kamis (18/8/2022) kemarin.
Menurut Bambang Susantono, Pemerintah mentargetkan kota yang nantinya dibangun, kondisinya akan lebih hijau dari saat ini.
Bambang Susantono mengatakan, “Nantinya akan lebih hijau lagi menurut saya. Kenapa? Karena kita akan melakukan penghutanan kembali, reforestasi,” kata Bambang
"Dari 256 ribu hektar hampir dua per tiga atau 65 persen akan kita kembalikan menjadi zona rimba atau tropical forest."
Kepala Otorita IKN Nusantara Kaltim menambahkan jika hutan didesain sedemikian rupa sehingga mampu menarik CO2, maka akan menjadi carbon sink atau penyerap karbon.
Bambang Susantono menargetkan tahun 2045 IKN akan menjadi wilayah yang bebas karbon.
Baca juga: Jokowi Dipastikan Lakukan Groundbreaking IKN Bulan Agustus Ini, Kasetpres: Sedang Koordinasi
Menurutnya, pihaknya telah merancang 25 persen wilayah IKN menjadi kota.
Dengan demikian, hutan tropis di IKN bakal lebih luas dari tempat yang menyumbang emisi.
"Kita ingin dari tahap pelaksanaan nanti dari tahap pengembangan dan sebagainya kota ini memang benar-benar kota yang bisa kita andalkan dari sisi kualitas lingkungan hidup," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Selain itu, Bambang juga menambahkan, IKN harus dikenal sebagai kota yang inklusif.
Termasuk dalam hal ini adalah akses pekerjaan bagi orang yang tidak mampu mengenyam pendidikan tinggi.
Ia menegaskan, IKN harus menjadi kota untuk semua orang yang berkelas dunia.

"Banyak juga saudara-saudara kita yang tidak punya kesempatan untuk itu.
Tapi kota ini buat semua, kita juga harus memberikan bagi mereka nanti bekerja, "Hidup di sini dan juga berinteraksi dengan kita," sambungnya.
Baca juga: Walhi Beber Ancaman Jakarta Bisa Tenggelam Meski 1 Juta ASN Pindah ke IKN Nusantara
Kota Kelas Dunia
Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022, Selasa (16/8/2022) juga menyinggung mengenai IKN Nusantara di Kaltim.
Dalam pidatonya Presiden Jokowi mengatakan, bukan sebagai kota biasa, Ibu Kota Nusantara ( IKN ) menjadi kota rimba yang memberikan layanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia.
"Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia," kata Jokowi seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Kepala negara itu juga mengatakan, pembangunan IKN tidak hanya diisi oleh kantor-kantor pemerintah, melainkan sebagai motor penggerak ekonomi baru.
"Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru," tegas Jokowi.

Menurutnya, pembangunan di ibu kota baru yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut juga harus dijaga keberlanjutannya.
Baca juga: Menteri PUPR Stop Bangun Infrastruktur Lain Demi Tuntaskan KIPP IKN Nusantara 2024
Kepala negara itu juga menuturkan, IKN juga dibangun bukan hanya bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga tempat bagi para inovator dan wirausahawan.
Kepala negara kembali melanjutkan pidatonya bahwa Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN memang dibangun oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun selebihnya, sebesar 80 persen investasi swasta diundang untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
Selain itu, Jokowi juga menyinggung keberlanjutan terkait program Reforma Agraria, Perhutanan Sosial, serta Sertifikasi Tanah dalam pidatonya tersebut.
"Saya tekankan, Reforma Agraria, Perhutanan Sosial, dan Sertifikasi Tanah harus terus dilanjutkan," sambung Jokowi.
Dia melanjutkan, berbagai macam bantuan sosial akan terus dilanjutkan dengan sinergi dan data yang lebih baik.
Program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja juga akan terus dilanjutkan demi menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal, maupun penyandang disabilitas.
"Program-program ini menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal dan penyandang disabel," tutupnya.
Baca juga: Kementerian PUPR Dapat Anggaran Rp 20,8 T di 2023 untuk Bangun Infrastruktur IKN Nusantara Kaltim
(*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.