IKN Nusantara

Pekan Depan Menteri PUPR Teken Kontrak Proyek IKN Nusantara, 2024 Sudah Layak Huni

Pekan depan Menteri PUPR teken kontrak proyek IKN Nusantara, 2024 sudah layak huni

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Faizal Amir

TRIBUNKALTIM.CO - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan, saat ini pembangunan IKN masih sesuai jadwal.

Dilansir dari Kompas.com, Pemerintah juga segera membuka peluang investasi agar para investor mau bergabung dalam pembangunan awal IKN.

"Jadi sore ini Bapak Presiden dan Bapak Ibu menteri, kita melihat kembali sejauh mana progress dari IKN.

Overall progress on track ya, masih sesuai jadwal," ujar Bambang usai mengikuti rapat terbatas soal IKN yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden pada Selasa (23/8/2022).

Pekan depan, kata Bambang, Menteri PUPR akan menandatangani serangkaian kontrak.

"Dan tentunya kami juga mulai untuk membuka peluang-peluang investasi, untuk berbagai macam investor baik besar dan kecil, termasuk UMKM juga, untuk nanti berpartisipasi," jelasnya.

Dengan adanya perkembangan ini, Bambang berharap pada 2024 nanti ekosistem kota layak huni sudah dapat terwujud di IKN Nusantara.

Sehingga tidak hanya bangunan, tetapi suasana perkotaan yang memadai sudah dapat dinikmati masyarakat.

Selain membahas perkembangan pembangunan, rapat terbatas pada Selasa sore juga membicarakan soal insentif.

Pasalnya, kata Bambang, pemerintah telah menyusin Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Insentif yang diprakarsai oleh Kementerian Investasi.

"Insya Allah dalam satu bulan ke depan kita ingin akan ada satu percepatan untuk keluarnya rancangan insentif ini, yang judulnya kira-kira insentif khusus untuk kemudahan berinvestasi di IKN Nusantara," ungkap Bambang.

Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe menjelaskan ada tiga poin yang menjadi garis besar PP Insentif.

Ketiganya yakni kemudahan berusaha, perizinan usaha dan fasilitas insentif yang ada di Indonesia.

"Kemudahan berusaha itu antara lain mengenai masalah pertanahan.
Bagaimana bisa menarik bagi investor maupun bagi masyarakat umum untuk tinggal.

Kemudian perizinannya, bagaimana prosesnya ini juga lebih sederhana.

Yang ketiga, fasilitas-fasilitas insentif yg ada di Indonesia, di IKN ini harus lebih menarik," jelas Dhony.

"Jadi kalau gravitasi itu nanti akan menjadi sentra gravitasi, episentrum dari pergerakan ekonomi, kira-kira itu visinya.

Sekarang baagaimana kita merancang semua aturan yg ada untuk mendukung itu," tambahnya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved