Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Wabup Kukar Sampaikan Nota Keuangan APBD-P 2022

Pemkab Kukar melalui Wabup Rendi Solihin menyampaikan nota keuangan APBD-P 2022 saat rapat paripurna DPRD Kukar.

Editor: Diah Anggraeni
Prokom
Kukar H Rendi Solihin menyampaikan Nota Keuangan APBD-P pada Rapat Paripurna DPRD di DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (22/8) sore. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Wakil Bupati (Wabup) H Rendi Solihin menyampaikan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada Rapat Paripurna DPRD di ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (22/8) sore .

Di hadapan 32 anggota DPRD yang hadir, Rendi mengatakan rancangan Perubahan APBD 2022, pendapatan daerah secara umum mengalami penyesuian baik berupa peningkatan maupun penurunan.

Secara garis besar disampaikan Rendi, pendapatan asli daerah (PAD) masih Rp 501,1 miliar terdiri pajak daerah sebesar Rp 110,86 miliar, retribusi daerah Rp 5,40 miliar, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 32,12 miliar.

Baca juga: Pemkab Kukar Hibahkan Lahan ke Kemenag, Berkomitmen Cetak SDM Berkualitas

Pendapatan transfer pemerintah pusat menjadi Rp 5,18 triliun terdiri pendapatan transfer pemerintah pusat Rp 4,74 triliun, pendapatan transfer antara daerah menjadi Rp 443,19 miliar yang terurai atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi sebesar Rp3,7 miliar yang merupakan pendapatan hibah untuk program hibah air minum perkotaan.

Selanjutnya, kata Rendi adanya penyesuaian pendapatan daerah berpengaruh pada belanja daerah. Adapun belanja daerah secara ringkas terdiri, belanja operasi menjadi sebesar Rp 4,31 triliun yang terurai atas, belanja pegawai menjadi sebesar Rp 1,9 triliun, belanja transfer Rp 623.3 miliar.

Belanja ini merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam bentuk belanja bantuan keuangan.

Baca juga: Bupati-Wabup Serahkan Bantuan Baznas di Samboja, Khusus untuk Warga Lansia dan Murid Dua SD

Adanya selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit APBD.

Dalam rancangan perubahan APBD 2022 defisit menjadi sebesar Rp 838.61 miliar.

"Namun hal tersebut masih dapat ditutupi dengan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Dari nilai Silpa tersebut, Pemkab Kukar juga mengalokasikan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal Rp3, 7 milliar kepada PDAM," pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Wabup Kukar, Asisten Administrasi Umum Setkab Kukar Totok Heru Subroto dan kepala organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkab Kukar. (adv)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved