Berita Nasional Terkini
PKS Desak Pemerintah Stop Sementara Anggaran untuk IKN dan Kereta Cepat, Dialihkan pada Subsidi BBM
PKS mendesak Pemerintah menghentikan anggaran Ibu Kota Negara ( IKN ) dan kereta cepat. Anggaran dua proyek tersebut dapat dialihkan untuk BBM subsidi
lihat foto
Hal serupa juga disampaikan politisi senior Partai Demokrat, Sjarifuddin Hasan atau akrab disapa Syarif Hasan
Menurut Syarif Hasan, Pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran, dua proyek infrastruktur disorot yakni Kereta Cepat dan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) di Kalimantan Timur ( Kaltim ).
Baca juga: Rincian 28 Proyek Pembangunan IKN Nusantara Kaltim Tahun 2022 dengan Alokasi Dana Rp 5,1 Triliun
Politisi Demokrat tersebut menyebut kedua proyek yakni Kereta Cepat dan IKN Nusantara di Kaltim awalnya tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ).
Sebelumnya, wacana harga Pertalite naik ini disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Syarif Hasan mengingatkan Pemerintah, kenaikan harga Pertalite haruslah menjadi alternatif terakhir.
Sebaiknya, menurut Politisi Demokrat ini, Pemerintah melakukan efisiensi anggaran sebelum memutuskan menaikkan harga Pertalite.
Pemerintah diminta mengevaluasi komponen APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang tidak terlalu dibutuhkan.
Senin (22/8/2022), Syarif Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat mengatakan, "Kita tahu ada beberapa proyek infrastruktur yang mungkin bisa ditunda.
Seperti kereta api cepat yang minta supaya biayanya itu ditanggung oleh APBN oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah China mintanya begitu, ya kan."
Selain proyek kereta cepat yang dibebankan ke APBN, Syarif juga mengatakan perlu ada evaluasi rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca juga: BBM di Malaysia Lebih Bagus dari Pertalite dengan Harga Lebih Murah, Ini Rahasianya
"Karena apa IKN juga kan (awalnya) bukan dari APBN, tapi sekarang ternyata dari APBN kan.
Nah ini juga perlu dilakukan evaluasi,” ujarnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul Pemerintah Bakal Naikkan Harga Pertalite, Demokrat Singgung Efisiensi Anggaran hingga IKN.
"Jadi lagi-lagi, kami beranggapan itu (kenaikan BBM) adalah alternatif terakhir kalau harus dilakukan," lanjut Syarif.
Kenaikan BBM Picu Inflasi
Syarif mengatakan kenaikan harga BBM bakal memicu sulitnya menjaga distribusi energi itu, yang pada akhirnya memicu kenaikan angka inflasi.
