Tolak Kenaikan Harga BBM, Buruh Gelar Demo di DPR pada 6 September, Usung Tiga Aspirasi

TRIBUNKALTIM.CO - Serikat buruh akan menggelar demonstrasi menolak rencana Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak ( BBM ) di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022). 

Ada tiga aspirasi yang bakal diusung buruh saat demo tolak kenaikan harga BBM di Gedung DPR mulai dari harga BBM sendiri hingga upah. 

Demo buruh menolak kenaikan harga BBM ini rencananya juga akan digelar serentak di 34 provinsi. 

Demikian pernyataan Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi demonstrasi tersebut rencananya akan digelar serentak di 34 provinsi.

Menurut Said Iqbal, khusus di Gedung DPR/MPR RI, aksi demonstrasi diperkirakan bakal diikuti sedikitnya oleh 5.000 buruh dari berbagai wilayah.

Selasa (30/8/2022) dalam keterangan persnya, Said mengatakan, "Aksi akan dipusatkan di Gedung DPR RI melibatkan hampir 5.000 buruh.

Peserta yang berunjuk rasa di DPR berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya." 

"Sedangkan di daerah, dipusatkan di masing-masing provinsi yang akan diikuti puluhan ribu buruh." 

Baca juga: Banyak Orang Kaya di Indonesia Incar Bensin Subsidi, Muncul Rencana Harga BBM Pertalite Naik

Said menambahkan terdapat tiga isu yang akan disuarakan serikat buruh dalam aksi demonstrasi pada 6 September 2022 di depan kantor wakil rakyat.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, dari tiga isu tersebut, dua di antaranya adalah menolak rencana kenaikan harga BBM dan menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

Selain itu, kata Said, serikat buruh juga menuntut kenaikan upah pada 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen.

“Sudah tiga tahun upah tidak naik, sedangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi jika ditotal mencapai 10 persen.

Setelah itu ditimpa lagi dengan rencana kenaikan harga BBM.

Ini namanya menindas rakyat,” ungkap Said.

Pemerintah Tambah Anggaran Bansos Rp 24,17 T

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Pemerintah menambah anggaran bantalan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun untuk keperluan pemberian bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), dan bantuan untuk angkutan umum.

Penambahan bansos itu terjadi di tengah hangatnya isu rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite.

Baca juga: PKS Desak Pemerintah Stop Sementara Anggaran untuk IKN dan Kereta Cepat, Dialihkan pada Subsidi BBM

Lalu apakah penambahan bansos ini jadi sinyal akan segera adanya kenaikan harga BBM bersubsidi?

Menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) Isa Rachmatarwata, pemberian bansos tersebut untuk merespons kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang belakangan ini terjadi.

Harapannya lewat bansos ini daya beli masyarakat bisa meningkatkan.

"Jadi apakah BBM mau dinaikkan atau tidak, tapi pemerintah memang sudah melihat bahwa ada kebutuhan untuk membantu rakyat terutama golongan bawah ini dengan tambahan bansos," ujar Isa dalam diskusi dengan media di Kantor Kemenkeu, Senin (29/8/2022).

Ia mengatakan, harga-harga sejumlah barang saat ini telah mengalami kenaikan, terutama pangan.

Kondisi itu setidaknya tercermin dari inflasi pangan atau volatile food yang mencapai 11,46 persen (yoy) di Juli 2022, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Dengan kondisi naiknya harga barang-barang itu, kata Isa, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menilai masyarakat perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban di tengah tekanan ekonomi.

"Belakangan ini harga-harga sudah naik, jadi disinilah perhatian pemerintah, Bapak Presiden melihat enggak bisa membiarkan rakyat kita terus-terusan bertahan sendiri. Pemerintah harus memberikan support," ucap Isa.

Baca juga: BBM di Malaysia Lebih Bagus dari Pertalite dengan Harga Lebih Murah, Ini Rahasianya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan soal bantalan sosial tambahan untuk masyarakat.

Tiga bantalan sosial untuk masyarakat disebar pekan ini

Terdapat tiga jenis bansos yang akan digelontorkan pemerintah mulai pekan ini, secara rinci untuk BLT akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran sebesar Rp 12,4 triliun.

Setiap KPM akan menerima dana sebesar 150.000 sebanyak empat kali.

Lalu untuk BSU dianggarkan sebanyak Rp 9,6 triliun yang akan diberikan ke 16 juta pekerja dengan maksimal Rp 3,5 juta per bulan.

Nantinya, bantuan akan dibayarkan kepada setiap pekerja sebesar Rp 600.000.

Kemudian bantuan pada sektor angkutan umum dialokasikan sebesar Rp 2,17 triliun untuk pengemudi angkutan umum, ojek, dan nelayan.

Anggaran untuk bantuan ini dialokasikan 2 persen dari dana transfer ke pemerintah daerah (pemda).

Terkait pemberian bansos BLT, dia menyebut, penerimanya akan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

"BLT ini boleh (disebut) bansos baru, tapi penerimanya tetap para penerima PKH (Program Keluarga Harapan), jadi ini bentuknya mirip seperti BLT minyak goreng," pungkas Isa.

Baca juga: Pengamat Hukum di Paser Soroti Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM karena Permintaan Naik

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.