Berita Nasional Terkini
PKS Desak Pemerintah Stop Sementara Anggaran untuk IKN dan Kereta Cepat, Dialihkan pada Subsidi BBM
PKS mendesak Pemerintah menghentikan anggaran Ibu Kota Negara ( IKN ) dan kereta cepat. Anggaran dua proyek tersebut dapat dialihkan untuk BBM subsidi
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah didesak untuk menghentikan anggaran proyek Ibu Kota Nusantara ( IKN ) dan kereta cepat.
Desakan untuk stop anggaran proyek IKN Nusantara dan kereta cepat ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto.
Menurutnya, anggaran proyek IKN Nusantara dan kereta cepat tersebut dapat dialihkan untuk subsidi bahan bakar minyak ( BBM ) subsidi.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta anggaran IKN Nusantara dan kereta cepat Jakarta-Padalarang dialihkan untuk menambah subsisi BBM jenis Pertalite dan Bio Solar.
Mulyanto juga menyinggung kuota BBM subsidi yang terancam habis pada Oktober-November mendatang.
Menurutnya, ketersediaan BBM subsidi dalam jumlah yang cukup lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang dua proyek tersebut.
Senin (8/8/2022) kepada wartawan mengatakan, "Dengan menghentikan sementara proyek IKN hingga Kereta Cepat Jakarta-Padalarang akan menghemat keuangan negara di tengah pembengkakan anggaran subsidi energi 2022 dari Rp152,2 triliun menjadi Rp502,4 triliun."
Mulyani menilai, anggaran proyek IKN dan kereta cepat Jakarta-Padalarang tidak terlalu urgen dan dibutuhkan untuk masyarakat.
Baca juga: Wacana Harga Pertalite Naik, Politisi Demokrat: Efisiensi Anggaran, Kereta Cepat dan IKN Disebut
"Kalau ada pengeluaran yang kurang atau tidak perlu ya sudah disetop saja, ini pandangan kami.
Misalnya proyek IKN baru kalau enggak urgensi, ya hentikan.
Juga proyek kereta cepat, kenapa harus tergesa-gesa gitu?" katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv.
Mulyanto menambahkan, program subsidi BBM merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketahanan energi nasional.
Apalagi saat ini, sambungnya, masyarakat tengah dihadapkan pada masalah kenaikan harga berbagai jenis bahan pangan atau sembako.
"Jadi, pilih yang tepat untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Itu prioritaskan," katanya.
Demokrat Minta Pemerintah Efisiensi Anggaran
![[FULL] Menakar Power Indonesia di Tengah Siaganya Rudal KHAN di Tengah Sengketa Wilayah, Menguatkah?](https://img.youtube.com/vi/A6IRM8IYsuk/mqdefault.jpg)
