DPRD Kaltim Sebut Ada Peluang Alokasi Dana Subsidi BBM di APBD, Tekan Inflasi Untuk Ongkos Angkut

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - DPRD Kaltim siap untuk membahas bersama Pemerintah Provinsi terkait pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ketika pemerintah pusat benar-benar akan mencabut kebijakan pada BBM subsidi.

Masuk pada awal September 2022 masyarakat dilanda rasa khawatir ketika wacana yang beredar adanya kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi akan naik.

Walau faktanya, pada 1 September 2022, harga BBM subsidi belum naik.

Bahkan untuk BBM non subsidi mengalami penurunan harga.

Baca juga: Belajar Dari Makassar, Komisi III DPRD Samarinda Ingin Penataan Reklame Dan Kabel Operator Dibenahi

Meski demikian, besar kemungkinan kenaikan harga BBM subsidi hanya tinggal menunggu waktu saja.

Rencana kenaikan harga BBM subsidi tentunya akan berdampak pada sektor-sektor angkutan yang memang bisa mengalami lonjakan harga produksi.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono, mengungkapkan pemerintah pusat sendiri telah mewacanakan adanya pencabutan subsidi BBM secara perlahan dan bertahap.

"Tentu ketika subdisi dicabut tentu harga BBM mengalami kenaikan. Jika terjadi kenaikan, otomatis akan terjadi inflasi, karena ongkos produksi, ongkos angkut jadi meningkat. Ini perlu sikapi bersama," terangnya, Jumat (2/9/2022).

Baca juga: 89 Capster di Samarinda Antusias Ikuti Barber Battle: Workshop and Hands On Tour MS Glow For Men

Diakui Tio, sapaan akrabnya, di Kaltim sendiri memang ada pembahasan terkait bagaimana jika subsidi diberikan ke masyarakat dari APBD Kaltim.

Hal tersebut ialah respon jika memang rencana kenaikan harga BBM benar akan terjadi.

DPRD Kaltim utamanya komisi II juga membuka peluang untuk alokasi anggaran di APBD Kaltim.

Rencana alokasi anggaran subsidi BBM ini juga dikatakan Tio, perlu pembahasan mendalam bersama Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat.

"Saya pikir mari bicara dengan pemerintah (pemprov dan pusat), apakah memungkinkan mensubsidi masyarakat Kaltim misalnya," tukasnya.

Baca juga: Holycow Steakhouse Resmi Buka Outlet Ke-28 di Samarinda

Karena, menurut Tio wacana ini jangan sampai menimbulkan pertanyaan bagaimana subsidi di daerah lain.

Agar tidak bersinggungan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait one price all Indonesia terkait BBM ini.

"Ini yang mesti juga disikapi bersama, tentang satu harga BBM di seluruh Indonesia," tutupnya.

Terpisah, Gubernur Kaltim Isran Noor, sendiri saat ditanya terkait wacana kenaikan BBM juga belum berkomentar lebih jauh, karena masih belum terjadi.

"Kan baru wacana, belum (naik). Saya tidak berani berkomentar kalau itu belum terjadi (kenaikan)," tegasnya.

Baca juga: Sejumlah Ruas Jalan di Balikpapan Dialihkan Saat Haornas XXXIX, Berikut Rekayasa Lalu Lintasnya

Menyinggung pengendalian BBM di Kaltim sendiri, Isran Noor juga mengaku masih memgacu pada kebijakan yang sudah ada dan diterapkan di seluruh daerah Indonesia.

Namun demikian, wacana subsidi BBM dijawabnya dengan mengacu pada SE Mendagri yang telah terbit pada 19 Agustus lalu terkait pengendalian inflasi.

Ongkos angkut yang melambung untuk distribusi ke daerah-daerah masih bisa ditekan dengan mengacu pada kebijakan tersebut.

"Ini kan kebijakan nasional, kebijakan negara, supaya harga BBM standarnya (satu harga) sama diseluruh wilayah, hanya akan dibantu dana transportasinya supaya antar daerah tidak terlalu tinggi," pungkas Isran Noor. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.