Langkah Ridwan Kamil Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Transportasi Seiring Kenaikan Harga BBM

TRIBUNKALTIM.CO - Setelah harga bahan bakar minyak ( BBM ) subsidi diputuskan naik, Gubernur Jawa Barat ( Jabar ) Ridwan Kamil mulai antisipasi kenaikan harga pangan dan transportasi.

Menurut Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, kenaikan harga BBM ini sudah diputuskan Pemerintah Pusat. 

Naiknya harga BBM subsidi diperkirakan bakal berakibat pada inflasi yang menurut Ridwan Kamil harus diwaspadai.

Senin (6/8/2022), Ridwan Kamil ketika ditemui di Gedung DPRD Jabar mengatakan, "Sudah diputuskan pusat, maka setiap ada kenaikan BBM akan menaikkan inflasi.

Inflasi harus kita waspadai bersama karena ini menyertai kenaikan semua unsur ekonomi yang berhubungan komponennya oleh transportasi.

Ada harga bahan pokok kemungkinan juga ikut naik, ada transportasi masyarakat."

Harapan Ridwan Kamil, rencana kenaikan harga pangan dan transportasi bisa dimusyawarahkan oleh pelaku bisnis dengan pemerintah.

Baca juga: Pasca Kenaikan Harga BBM, Jasa Angkutan Umum Bus AKAP di Samarinda Naik hingga Rp 30 Ribu

Pria yang akrab disapa Kang Emil menambahkan khusus untuk transportasi, Dinas Perhubungan diminta segera menghitung perkiraan kenaikan harga angkutan umum.

"Yang pasti kenaikan tarif itu harus dimusyawarahkan dan diputuskan tidak boleh sepihak oleh pelaku bisnis transportasi nanti Dishub akan menghitung yang pasti naik ya.

Mungkin cuma proporsinya berapa seadil-adilnya," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Menurut Kang Emil, kenaikan harga energi fosil harus disikapi dengan kebiasaan masyarakat untuk berpindah ke kendaraan listrik jika memungkinkan.

"Juga di era makin kesini situasi energi dunia yang tidak jelas.

Saya mengimbau kalau ada kesempatan masyarakat mulai lah berpindah ke kendaraan listrik motor kalau bisa.

Baca juga: Unjuk Rasa Kenaikan BBM di Balikpapan, Pedagang: Kemarin LPG Sekarang BBM, Besok Apalagi?

Saya juga mulai pakai mobil listrik itu juga bagian dari suatu hari kita tidak terlalu tergantung 100 persen kepada bahan bakar berbasis fosil," paparnya.

Selain itu, kata Kang Emil, Pemprov Jabar akan mengawasi distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 2,6 juta masyarakat penerima manfaat di Jabar.