Tolak Kenaikan BBM di Kutim, Mahasiswa Bakar Kain di Halaman Kantor Bupati

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA- Kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), mendapat kecaman dari sejumlah mahasiswa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Massa melakukan aksi atas nama Kelompok Cipayung, yakni gabungan organisasi mahasiswa HMI, GMNI, PMII.

Turut bergabung Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIPER Kutim, STAI Sangatta, dan STIE Sangatta.

Demonstrasi dilakukan di beberapa titik, mulai dari titik pengumpulan di simpang empat Patung Singa Kawasan Sangatta Lama, kemudian bergeser ke Halaman Kantor Bupati Kutim.

Jenderal Lapangan Unjuk Rasa, Khairy Al Fakih mengatakan bahwa pihaknya menggelar demonstrasi dalam rangka menolak kenaikan harga BBM.

Baca juga: Ada yang Lebih Murah dari Pertalite, Cek Harga BBM SPBU Pertamina, Shell dan Vivo

Baca juga: Pemkab Paser Imbau Pengelola SPBU Atur Ketersediaan Guna Cegah Kelangkaan Pasokan BBM

Baca juga: BREAKING NEWS Tolak Kenaikan Harga BBM, Sejumlah Mahasiswa di Balikpapan Gelar Unjuk Rasa

"Tuntutannya jelas, untuk menolak kenaikan harga BBM," ujarnya saat ditemui TribunKaltim.co usai gelaran unjuk rasa, Senin (5/9/2022).

Berkaitan dengan tuntutan kedaerahan, massa juga meminta agar Pemkab Kutim bisa mengawasi penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Kutim.

Sebab massa menilai bahwa sejauh ini pengguna BBM subsidi di Kutim masih salah sasaran atau tidak sesuai dengan peruntukkannya.

Selain itu, massa juga mendesak agar Pemkab Kutim menyatukan sikap bersama rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Menuntut Pemerintah Kabupaten Kutim agar menolak keputusan pemerintah pusat dalam menaikkan harga BBM," ucapnya.

Bersamaan dengan aksi, demonstran menuntut pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan guru honorer khususnya kawasan 3T yang ada di Kabupaten Kutim.

Kemudian adapula tuntutan untuk memperbaiki infrastruktur yang menurutnya sudah lama sekali mengalami kerusakan.

Unjuk rasa sempat ricuh diselingi dengan aksi dorong-dorongan antar personel gabungan pengamanan dan mahasiswa.

Terdapat pula aksi pembakaran kain sebagai wujud kekecewaan massa karena menganggap pimpinan daerah terlalu lama melakukan perundingan.

Baca juga: Sita 160 Liter Solar, Polres Paser Bekuk Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Subsidi

"Pemerintah daerah cukup mempermainkan kami dengan sikapnya, karena setelah dua kali konsolidasi, banyaknya alibi yang disampaikan, bahkan hasilnya cukup mengecewakan," ujarnya.

Oleh karenanya, Khairy menilai respon yang dilakukan massa tersebut dinilai wajar karena setimpal dengan sikap pemerintah yang diberikan kepada mahasiswa. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel