BREAKING NEWS Gugatan Makmur HAPK Dikabulkan Pengadilan, Surat Golkar Soal PAW Dinyatakan Tidak Sah

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rentetan jalur hukum yang diupayakan Makmur HAPK terkait pergantiannya dari kursi Ketua DPRD Kaltim sudah hampir mencapai babak akhir.

Makmur HAPK yang mengajukan gugatan Pengadilan Negeri (PN) Kota Samarinda memenangkan gugatan tersebut.

Penasehat Hukum Makmur HAPK, Sinar Alam saat dikonfirmasi membenarkan bahwa gugatan kliennya dikabulkan oleh Majelis Hakim PN Samarinda, Selasa (6/9/2022) dengan pembacaan putusan secara E-court.

Putusan perdata gugatan nomor 2/Pdt.G/2022/PN Smr, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang diketuai Agus Rahardjo serta Hakim Anggota Andro Natanael Partogi dan Rakhmad Dwinanto turut dimintanya untuk dihormati oleh semua pihak.

Baca juga: Pengesahan APBD Perubahan, DPRD Kaltim Target di 14 September 2022

Dimana pihak Tergugat yakni Tergugat I DPP Partai Golkar, Tergugat II DPD I Golkar Kaltim, dan Tergugat III fraksi Golkar DPRD Kaltim.

"Hasil putusan ini semua pihak harus menghormati dan mentaati hasil ini, kami juga mengingatkan agar jangan mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai prosedur yang menentang atau melanggar putusan ini," terang Sinar Alam, Selasa (6/9/2022).

Dilanjutkan Sinar Alam, bahwa ada beberapa point yang di beberkannya.

Dalam Provisi : Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya

Dalam Eksepsi : Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya

Baca juga: Banmus DPRD Kaltim Susun dan Revisi Sejumlah Agenda

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian

2. Menyatakan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.64-4353 Tahun 2019, tanggal 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berlaku sejak Tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap : 

- Surat Keputusan Tergugat I Nomor : B-600/GOLKAR/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Jabatan 2019-2024. 

- Surat Tergugat II Nomor : 108/DPD/Golkar/KT/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Permohonan Persetujuan Pergantian Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2019-2024.

- Surat Nomor : 002/A.201/FPG-LPR/III/2021 Perihal Usulan Pergantian Ketua DPRD Kalimantan Timur 2019-2024 sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Surat Tergugat II Nomor : 108/DPD GOLKAR/KT/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Usulan Pergantian Ketua DPRD Kaltim.

Baca juga: DPRD Kaltim Sebut Ada Peluang Alokasi Dana Subsidi BBM di APBD, Tekan Inflasi Untuk Ongkos Angkut

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.835.500 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Artinya, lanjut Sinar Alam, Makmur HAPK masih tetap dalam jabatannya sebagai Ketua DPRD Kaltim hingga masa jabatannya habis.

Kliennya sebagai penggugat dianggap sah dan berdasar menurut hukum sebagai Ketua DPRD Provinsi Kaltim.

"Akan ada konsekuensi hukum apabila ada yang melanggar (amar putusan), karena ini berkaitan dengan undang- undang. Kami berharap semua pihak menghormati putusan ini, dan jangan menabrak putusan ini," tegasnya lagi. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.