Berita Samarinda Terkini
DPRD Kaltim Sebut Ada Peluang Alokasi Dana Subsidi BBM di APBD, Tekan Inflasi Untuk Ongkos Angkut
DPRD Kaltim siap untuk membahas bersama Pemerintah Provinsi terkait pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ketika pemerintah pusat
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Aris
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - DPRD Kaltim siap untuk membahas bersama Pemerintah Provinsi terkait pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ketika pemerintah pusat benar-benar akan mencabut kebijakan pada BBM subsidi.
Masuk pada awal September 2022 masyarakat dilanda rasa khawatir ketika wacana yang beredar adanya kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi akan naik.
Walau faktanya, pada 1 September 2022, harga BBM subsidi belum naik.
Bahkan untuk BBM non subsidi mengalami penurunan harga.
Baca juga: Belajar Dari Makassar, Komisi III DPRD Samarinda Ingin Penataan Reklame Dan Kabel Operator Dibenahi
Meski demikian, besar kemungkinan kenaikan harga BBM subsidi hanya tinggal menunggu waktu saja.
Rencana kenaikan harga BBM subsidi tentunya akan berdampak pada sektor-sektor angkutan yang memang bisa mengalami lonjakan harga produksi.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono, mengungkapkan pemerintah pusat sendiri telah mewacanakan adanya pencabutan subsidi BBM secara perlahan dan bertahap.
"Tentu ketika subdisi dicabut tentu harga BBM mengalami kenaikan. Jika terjadi kenaikan, otomatis akan terjadi inflasi, karena ongkos produksi, ongkos angkut jadi meningkat. Ini perlu sikapi bersama," terangnya, Jumat (2/9/2022).
Baca juga: 89 Capster di Samarinda Antusias Ikuti Barber Battle: Workshop and Hands On Tour MS Glow For Men
Diakui Tio, sapaan akrabnya, di Kaltim sendiri memang ada pembahasan terkait bagaimana jika subsidi diberikan ke masyarakat dari APBD Kaltim.
Hal tersebut ialah respon jika memang rencana kenaikan harga BBM benar akan terjadi.
DPRD Kaltim utamanya komisi II juga membuka peluang untuk alokasi anggaran di APBD Kaltim.
Rencana alokasi anggaran subsidi BBM ini juga dikatakan Tio, perlu pembahasan mendalam bersama Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat.
"Saya pikir mari bicara dengan pemerintah (pemprov dan pusat), apakah memungkinkan mensubsidi masyarakat Kaltim misalnya," tukasnya.
Baca juga: Holycow Steakhouse Resmi Buka Outlet Ke-28 di Samarinda
Karena, menurut Tio wacana ini jangan sampai menimbulkan pertanyaan bagaimana subsidi di daerah lain.
