Berita Kukar Terkini
Alasan Masyarakat Bisa Makin Menderita, PKS Kukar Tolak Kenaikan Harga BBM
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kutai Kartanegara menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO,TENGGARONG- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kutai Kartanegara menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Ketua PKS Kutai Kartanegara, Firnadi Ikhsan, mengatakan, kenaikan BBM secara nasional akan membuat inflasi merangkak naik.
Menurutnya, berat bagi pemerintah daerah jika laju inflasi terkerek. Sebab, daya beli masyarakat akan menurun. Hal ini juga akan berimbas pada bertambahnya warga miskin.
“Inflasi ini sendiri hal yang sudah diwanti-wanti oleh Presiden untuk ditekan, mengingat dampaknya bagi masyarakat akan sangat terasa,” kata Firnadi, Rabu (7/9/2022).
Terpisah, Anggota DPRD Kutai Kartanegara, Saparuddin Pabonglean, menegaskan, kenaikan harga BBM ini tidak tepat waktunya.
Baca juga: Tarif Angkot di Penajam Paser Utara Bakal Naik, Efek Harga BBM Meroket
Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Kaum Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional, Said Iqbal Siap Tanggung Jawab
Baca juga: Tiket Kapal di Bontang Masih Dijual Harga Normal Usai Kenaikan BBM, Ini Daftarnya
Mengingat, ekonomi masyarakat masih belum sepenuhnya bangkit dari pandemi Covid-19. Kenaikan harga BBM jelas memberatkan masyarakat, harga semua kebutuhan juga akan naik.
"Masyarakat bisa jadi tambah menderita," katanya.
Politisi Partai PKS itu mengatakan, pihaknya bukan anti penyesuaian terhadap harga BBM, namun kenaikan tersebut harus cermat dan tepat.
Kenaikan harga BBM harus proporsional dengan mempertimbangkan daya beli atau kondisi ekonomi masyarakat.
"Saya kora perlu timing yang tepat, bertahap dan disertai dengan program pengaman yang tepat untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan BBM tersebut," jelasnya.
Kenaikan harga BBM, juga memberikan dampak terhadap warga Kutai Kartanegara yang sempat mengalami kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi.
Pujiono, anggota DPRD Kukar Fraksi PKS, menambahkan, penderitaan masyarakat Kutai Kartanegara terutama nelayan akan bertambah.
Baca juga: Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok Pasca Tarif BBM Naik, Pemkab PPU Bakal Gelar Operasi Pasar
Selama ini nelayan susah mendapatkan solar untuk melaut. Apalagi setelah harganya naik, tentu akan berpengaruh terhadap harga ikan di pasaran.
“Kebijakan pencabutan subsidi BBM ini akan membuat nelayan semakin susah. Kami berharap Pemerintah Pusat mendengar harapan masyarakat, agar membatalkan kenaikan BBM," tandasnya. (*)
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel