Berita Nasional Terkini
Tolak Kenaikan Harga BBM, Kaum Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional, Said Iqbal Siap Tanggung Jawab
Gelombang aksi demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus digaungkan secara masif oleh masyarakat di seluruh tanah air.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Gelombang aksi demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus digaungkan secara masif oleh masyarakat di seluruh tanah air.
Mahasiswa hingga serikat buruh turun ke jalan menyampaikan tuntutan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai mereka tidak pro rakyat.
Kenaikan harga BBM dikhawatirkan dapat mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok, sedangkan gaji mereka masih pas-pasan
Oleh karena itu, serikat buruh menyatakan bakal melakukan aksi mogok kerja nasional jika pemerintah tidak mendengar permintaan atau tuntutannya untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal itu ditegaskan oleh serikat buruh menjawab pertanyaan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, saat menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Selasa (6/9/2022).
Baca juga: Presiden Jokowi Berada di Istana Bogor saat Demo BBM Hari Ini, Kasetpres: Agenda sudah Terjadwal
“Siap mogok nasional? Siap! November akhir atau Desember awal, bila BBM tidak diturunkan," kata Iqbal yang seraya dijawab langsung oleh massa aksi buruh, kemarin.
Tak hanya soal tuntutannya terhadap kenaikan harga BBM, buruh juga mendesak pemerintah untuk membatalkan disahkannya UU Omnibus-Law Cipta Kerja.
Buruh juga menuntut agar upah minimun dinaikkan sebesar 10-13 persen pada 2023 mendatang, jika tidak maka ancaman mogok nasional akan dilakukan.
"Omnibus Law tetap dipaksa disahkan, upah tidak dinaikkan, wahai kaum buruh, petani, nelayan, kelas pekerja, persiapkan dirimu, mogok nasional," tutur dia.
Dalam kesempatan ini, Iqbal meminta kepada kaum buruh untuk tidak khawatir melakukan aksi mogok nasional ini.
Sebab, dirinya menyatakan akan bertanggung jawab jika memang ada hal yang tak diinginkan.
Baca juga: Demo Tolak Kenaikan BBM, Ratusan Mahasiswa Kutai Kartanegara Geruduk Kantor DPRD Kukar
"Nggak usah takut, saya yang pimpin langsung.
Kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab.
Saya akan serukan secara terbuka, mogok nasional.
Tapi konstitusional mengikuti aturan UU, menjaga ketertiban," ucap dia.
