Demokrat Sebut IKN dan Infrastruktur Lain Perlu Ditinjau Ulang, Aksi Tolak Harga BBM Naik Digaungkan

TRIBUNKALTIM.CO - Partai Demokrat menyuarakan aksi tolak kenaikan harga bahan bakar minyak ( BBM ).

Menurut Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Pemerintah dapat melakukan upaya realokasi anggaran Ibu Kota Nusantara ( IKN ) Kaltim dan infrastruktur lain demi menekan kebocoran APBN. 

Ia tak sependapat dengan argumentasi beban APBN terlalu berat, masih banyak jalan yang bisa ditempuh jika benar-benar pro rakyat, seperti realokasi anggaran IKN Nusantara Kaltim dan infrastruktur lain. 

Pernyataan ini disampaikan Kamhar Lakumani dalam pesan yang diterima Tribunnews.com (grup TribunKaltim.co), Rabu (7/9/2022). 

Kamhar Lakumani mengatakan para kader yang duduk di kursi parlemen diminta menyuarakan penolakan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.

Ia mengatakan, "Juga di 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan aksi penolakan kenaikan BBM ini."

Namun demikian menurut Kamhar Lakumani, para kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM.

"Sebagaimana aksi sandiwara elite-elite partai PDIP pada saat merespons kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu.

Baca juga: Alasan Masyarakat Bisa Makin Menderita, PKS Kukar Tolak Kenaikan Harga BBM

Ternyata, saat ini ketika berkuasa bisa memahami kenaikan BBM padahal tak ada situasi yang benar-benar mendesak jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya," kata Kamhar Lakumani seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul Demokrat Bebaskan Kadernya Ikut Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM.

Untuk itu, Kamhar Lakumani menyebut seluruh kader Demokrat dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat melakukan unjuk rasa menolak kenaikan BBM ini.

"Bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun ke jalan dalam aksi damai," kata dia.

Dia berpendapat argumentasi beban APBN yang terlalu berat, sebenarnya masih banyak jalan yang bisa ditempuh jika benar-benar pro rakyat.

Hal itu bisa dilakukan melalui relokasi penggunaan anggaran untuk meninjau ulang IKN dan infrastruktur yang tak prioritas, termasuk juga dengan jalan menekan tingkat kebocoran APBN.

"Tapi pemerintah mengambil jalan pintas dan jalan mudah untuk memenuhi segala ambisinya dengan memberikan beban kepada rakyat.

Menaikkan harga BBM untuk menekan beban APBN ini langkah paling instan dan paling mudah, tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tak kreatif tak punya hati," pungkas dia.