Berita Nasional Terkini

KPK Bukan Buzzer yang Bisa Jegal Anies Baswedan di Pilpres 2024, Pengamat: Publik Percaya 100 Persen

Komisi Pemberantasan Korupsin alias KPK bukan buzzer yang bisa jegal Anies Baswedan di Pilpres 2024, Pengamat ini sebut publik percaya 100 persen.

Warta Kota/Indri Fahra Febrina
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (7/9/2022). Komisi Pemberantasan Korupsin alias KPK bukan buzzer yang bisa jegal Anies Baswedan di Pilpres 2024, Pengamat ini sebut publik percaya 100 persen. 

TRIBUNKALTIM.CO - Sosok Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan masih jadi sorotan sampai saat ini.

Pasca Anies Baswedan diperiksa KPK beberapa waktu lalu.

Apalagi kalau bukan perihal penyelenggaraan Formula E.

Nah, menurut pengamat kebijakan publik, Sugiyanto menyebut publik percaya 100 persen dengan KPK.

Ya, Komisi Pemberantasan Korupsin alias KPK bukan buzzer yang bisa jegal Anies Baswedan di Pilpres 2024,

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Anies Baswedan akan Penuhi Panggilan KPK Terkait Penyelidikan Formula E, Ini Kata Gubernur Jakarta

Pengamat kebijakan publik Sugiyanto meyakini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap objektif dalam memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu (7/9/2022) lalu.

Anies diperiksa buntut laporan dugaan korupsi turnamen Formula E yang digelar Pemprov DKI Jakarta pada 4 Juni 2022 silam.

“Jangan berprasangka buruk terhadap KPK. Dalam memintai keterangan dari Gubernur Anies, KPK menjalankan tugas untuk kepentingan negara,” kata Sugiyanto pada Kamis (8/9/2022).

“KPK bukan buzzer (pendengung) atau menzhalimi atau menjegal pencapresan Anies Baswedan pada tahun 2024 mendatang. Publik tetap percaya 100 persen kepada KPK,” lanjut pria yang akrab disapa SGY ini.

Baca juga: Anies Baswedan Diperiksa KPK Soal Formula E, Rocky Gerung: Upaya Membatalkan Anies jadi Capres 2024

Menurutnya, bila KPK menganggap ada kerugian negara dan cukup alat bukti, lembaga antirasuah itu akan segera mengumumkan tersangka.

Pengunaan dana APBD DKI Jakarta senilai Rp 560 miliar adalah hal yang paling penting.

“Wakil Ketua KPK Alexandra Marwarta pernah menerima masukan dari Kemendagri. Dijelaskannya bahwa dana APBD tak bisa dipakai untuk tujuan bisnis pemerintah, tetapi harus bussiness to bussiness (antarbisnis) atau B to B atau Perusahaan to Perusahaan,” jelasnya.

Sedangkan Pemprov DKI Jakarta mengunakan dana APBD 560 miliar untuk membayar commitmen fee kepada Formula E Operations (FEO).

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved