Tanggapi Naiknya Harga BBM, Patih Paser Sebut Pemerintah Dilema Pertahankan Kepercayaan Publik

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Pemerintah kala ini sedang dihadapkan dengan dilema mempertahankan kepercayaan publik melawan pragmatis kelompok rasionalis.

Tradisi kebijakan publik dalam mempertahankan subsidi BBM seperti hal sakral tak bisa tidak untuk dilakukan, yang harus dipertahankan dan propagandanya mengikis pemikiran logis publik.

Hal itu disampaikan Pemerhati Politik dan Hukum (Patih) Paser Muchtar Amar kepada Tribunkaltim.co menanggapi isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Subsidi BBM itu baik untuk rakyat kecil, namun jika subsidi itu lemah sistem distribusi dan pengawasan, maka penyelewengan BBM subsidi justru tidak mensejahterakan publik serta merugikan kebermanfaatan anggaran negara," terang Amar sapaan akrabnya, Jumat (9/9/2022).

Baca juga: Angin Segar Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan di Paser, Pemda Berikan Kemudahan Izin

Diakui, di satu sisi penyesuaian atau mencabut anggaran subsidi BBM berdampak pada propaganda politik yang dianggap tidak pro rakyat atau biasanya disebut menyengsarakan rakyat.

Namun, kata Amar juga muncul spekulasi bahwa pengalihan anggaran subsidi itu sebatas kepentingan oligarki pemerintah.

"Bisa saja demikian, untuk mega proyek yang tidak strategis termasuk proyek IKN Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU)," sebutnya.

Disesuaikannya subsidi BBM, kata Amar akan berdampak pada biaya transportasi menjadi lebih mahal, otomatis semua komoditas barang maupun jasa ikut melonjak.

Baca juga: Cuaca Hari Ini Paser, Jumat 9 September 2022, Cuaca Berawan Bakal Mendominasi

Menurutnya, respon pemerintah, elite politik pro pemerintah maupun yang kontra, aspirasi mahasiswa dan serikat buruh, termasuk respon publik merupakan hal wajar dalam dinamika berbangsa dan bernegara.

"Hal itu sesuai filosopi atau asas vox populi vox dei yaitu suara rakyat suara tuhan, sensitifitas semua pihak atas naiknya harga BBM Subsidi sebagai korektif kebijakan publik ke arah yang lebih baik," terangnya.

Ia membantah, manisnya anggaran subsidi BBM dan pengalihan anggaran subsidi BBM diduga rentan diselewengkan dari tujuan akhirnya, termasuk BLT BBM maupun BSU dan dana transfer umum ke daerah.

Menurutnya, idealisme publik yang mengharapkan kebijakan pemerintah yang pro rakyat, namun di sisi lain para elite politik kelompok rasionalis yang pro dan kontra dengan isu kenaikan BBM Subsidi malah berkutat mengamankan kepentingan pragmatisnya secara politik dan ekonomi.

Baca juga: Polres Paser dan Jajaran Polsek Bagi Sembako buat Warga Terdampak Kenaikan Harga BBM

"Kelompok rasionalis yang pro dan kontra dengan isu naiknya BBM Subsidi, secara pragmatis berkepentingan menaikkan citra politik masing-masing. Termasuk kepentingan ekonomi para pendukung kelompok rasionalisnya, ini ada kaitannya dalam pemenangan Pemilu 2024, maka tak jarang pemerintah menaikkan harga BBM jelang Pemilu," bebernya.

Dijelaskan, isu kenaikan BBM Subsidi menjadi pusat perhatian yang berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Begitpun untuk isu hukum Sambo yang liar di ranah politik internal Polri, besarnya peran institusi Polri menjadi daya tarik bagi Parpol jelang Pemilu 2024.