Berita DPRD Kukar
DPRD Kukar Minta BLT BBM Tepat Sasaran, Alif Turiadi: Jangan Asal Comot Data
DPRD Kutai Kartanegara meminta penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) tepat sasaran.
Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - DPRD Kutai Kartanegara meminta penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) tepat sasaran.
Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Alif Turiadi, mengatakan, harus dilakukan verifikasi dan validasi data mulai tingkat rukun tetangga (RT), Kelurahan/Desa hingga Kecamatan.
Ia meminta PT Pos Indonesia dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan data penerima ke Kementerian Sosial (Kemensos).
Hal tersebut perlu dilaksanakan agar masyarakat penerima bantuan betul-betul berhak, terutama bagi masyarakat prasejahtera.
Baca juga: Jelang Festival Erau 2022, Wakil Ketua DPRD Kukar Harapkan Tercipta Suasana Nyaman bagi Pengunjung
Jangan sampai penyaluran BLT BBM ini tidak tepat sasaran, karena data penerima BLT BBM langsung mengacu pada penerima BPNT dan PKH.
"Jangan hanya sekadar memberikan kartu tanda penduduk (KTP), lalu berhak menerima, warga tidak mampu harus menjadi prioritas," katanya Alif, Sabtu (10/9/2022).
“Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan kecamatan harus mengawasi dan memastikan tidak ada asal comot data," sambungnya.
Tugas ini, lanjut Politisi Partai Gerindra itu, bukanlah perkara yang mudah, mengingat terdapat ribuan orang yang menerima bantuan tersebut.
Baca juga: Bupati Edi Damansyah Kawal Penyaluran BLT BBM di Kukar
Diperlukan kerja keras untuk memastikan penyaluran sesuai kriteria yang diberikan. Sebab, tujuan bantuan bukan untuk dinikmati orang mampu dan kaya.
“Suatu saat kami bisa turun ke lapangan untuk membantu agar BLT tepat sasaran. Makanya harus memilah dan memilih, mana yang harus mendapatkan bantuan dari pemerintah,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, ada 10.677 warga Kutai Kartanegara yang menerima BLT BBM dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Baca juga: Inovasi Sadar Bencana BPBD Kukar, Layanan Kebencanaan di Fase Darurat
Masyarakat yang terdata di DTKS Kemensos akan mendapat bantuan sebesar Rp600 ribu untuk empat bulan, yang dibayarkan dua kali masing-masing Rp300 ribu.
Bantuan ini disalurkan melalui Kantor Pos sebagai penyaluran dana, yang dilakukan selama dua pekan ke depan. (*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.