Kader PKS Samarinda Turun ke Jalan, Gelar Flashmob Tolak Kenaikan BBM

"Harusnya ada sistem pengawasan yang tepat agar penyaluran subsidi ini tepat sasaran serta bisa menyasar masyarakat yang memang berhak, bukan malah menaikkan BBM dan mengalihkan subsidi pada sektor yang lain," tukasnya.

Padahal pemerintah hingga saat ini, tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai perintah UU Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi Pasal 7 Ayat 2 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. 

Dalam teori ekonomi salah satu tujuan kebijakan subsidi adalah redistribusi, agar distribusi pendapatan menjadi lebih merata. 

Dengan menetapkan harga lebih murah, barang yang disubsidi menjadi dapat dijangkau oleh masyarakat yang miskin sekalipun.

Inilah salah satu tujuan subsidi BBM yang selama ini diperintahkan oleh UU untuk dijalankan oleh pemerintah.

Menaikkan harga BBM dinilai akibat kebijakan subsidi yang salah kelola, akhirnya memperparah kondisi perekonomian nasional yang sejak bulan Juli 2022 telah mengalami inflasi 4,94 persen. 

"Dampaknya, masyarakat akan menanggung inflasi yang diprediksikan mencapai 7-8 persen," kata Ismail Latisi.

Baca juga: Pasca Tarif BBM Naik, Harga Ayam Potong di Penajam Paser Utara Ikut Terkerek

Menurut Ismail Latisi, mereka yang terkena dampak khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi Covid-19 tentu akan makin menjerit dengan rencana ini.

"Tentunya bukan pada hari ini saja kami menolak, pada zaman Presiden SBY 2013 lalu, kami juga menolak. Kami akan menolak jika kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, bukan karena oposisi atau berbeda pandangan," pungkasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel